Infrastruktur - Uniknya Negara Agraria

Sunday, 15 February 2009
Sektor infrastruktur untuk pangan seperti irigasi sangat berpengaruh terhadap kenaikan produk domestik bruto (PDB).Persentasenya lebih tinggi dibanding sektor lainnya.


Karakterindikatoryang mendukung pertumbuhan PDB Indonesia memang unik.Banyak negara di dunia posisi teratas infrastrukturyangmendukungpertumbuhan PDB disumbang dari infrastruktur jalan, listrik, dan telepon. Sementara infrastruktur irigasi biasanya berada di posisi paling bawah. Di Indonesia,sektor irigasi justru memberikan kontribusi tertinggi dibandingkan jenis infrastruktur lainnya.

”Karakter peningkatan angka pertumbuhan PDB akibat kenaikan stok infrastruktur Indonesia bersifat unik. Tidak bisa dibandingkan negara-negara lainnya.Ini karena Indonesia negara agraria,” kata Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Bambang Susantono kepada SINDO.

Perhitungannya, jika stok infrastruktur 10%, kontribusi infrastruktur irigasi terhadap pertumbuhan PDB sebesar 1,26%. Sementara infrastruktur jalan hanya menyumbang 0,88% PDB,listrik (0,84%), telepon (0,61%), pelabuhan (0,26%), serta air (0,22%).Menurut Bambang, ini karena Indonesia negara agraria. Meskipun antara jenis infrastruktur satu dan lainnya salin mendukung dan sudah tidak bisa lagi dipilih mana yang paling prioritas sehingga semua sektor harus diupayakan pembenahan dan realisasinya.

Sayangnya,sebagian besar infrastruktur irigasi yang ada di Indonesia dalam kondisi kritis.Dari sekitar 100 waduk di seluruh Indonesia yang dibangun pada era Orde Baru atau sebelumnya, sebagian besar dalam kondisi kritis. Meskipun sekitar 80% waduk berada di Jawa.Padahal,sekitar 6,7 juta hektare lahan irigasi menyumbang sekitar 54% dari total luas areal pertanian padi,bergantung pada lahan irigasi ini.

Akibatnya, lahan yang seharusnya bisa ditanami padi tiga kali setahun hanya bisa dua kali,atau bahkan satu kali.Parahnya lagi, kerusakan infrastruktur irigasi ini menimpa daerah-daerah sentra produksi yang selama ini jadi tulang punggung ketahanan pangan nasional. Pada pertengahan 2008, Kemenko Perekonomian pernah melansir bahwa perbaikan infrastruktur irigasi membutuhkan dana sedikitnya Rp100 triliun.Padahal, sebelumnya perbaikan infrastruktur pengairan dan irigasi diperkirakan butuh sekitar Rp70 triliun.

Namun, kebutuhan dana jadi membengkak karena penurunan kualitas air,pemeliharaan saluran irigasi yang terbatas, dan cepatnya konversi lahan di beberapa daerah aliran sungai (DAS).Namun, perbaikan jaringan irigasi dan pengairan juga terkendala pertentangan kepentingan antardaerah administratif karena DAS mengalir lintas wilayah. Buktinya, pembangunan saluran irigasi dan pengairan besarbesaran pada dekade 1970-an memberikan manfaat terjadinya swasembada pangan pada 1980-an.

Kini,waduk dan jaringan irigasi terancam kering dan kritis. Penyebabnya hancurnya kondisi hidrologis kawasan tangkapan air di hulu.Terbukti dari 28 DAS di Jawa,hanya tiga yang masih dalam kondisi baik.Semua sungai di Jawa juga kritis. Banyaknya sentra produksi yang jadi langganan banjir di musim hujan dan kekeringan saat kemarau adalah contoh buruknya manajemen air di negara ini.

Berdasarkan hasil studi Effendi Pasandaran dari Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, langkah terobosan dalam pengelolaan irigasi perlu ada, terutama untuk memastikan Indonesia tidak lagi menjadi pengimpor beras terbesar di dunia.Menurut Effendi, ada beberapa pendekatan yang diperlukan di antaranya dengan mengeksplorasi kawasan yang dianggap layak untuk membangun infrastruktur irigasi.Kemudian, pengkajian terhadap kawasan ini dapat dilakukan dengan cepat dengan melakukan karakterisasi wilayah.

Berdasarkan pengalaman yang selama ini ada, pembangunan infrastruktur dapat dilakukan bertahap, termasuk pembangunan kelembagaan pengelolaan irigasi. Menurut dia,apabila tidak ada langkah-langkah kebijakan yang bersifat terobosan, Indonesia akan kembali menjadi pengimpor beras yang besar di dunia.Permintaan terhadap beras akan terus bertambah sebagai akibat dari peningkatan jumlah penduduk.

Sementara pertumbuhan produksi yang cenderung melandai.Keadaan tersebut akan diperparah oleh kelangkaan air yang akan terjadi di masa mendatang. Ini akibat meluasnya sindroma Jawa yang menyebabkan kelangkaan air pada daerah-daerah irigasi di Pulau Jawa. Sindroma ini tidak hanya menyebabkan berkurangnya areal panen, tetapi juga menurunnya produktivitas pertanian.

”Ada beberapa pendekatan yang diperlukan untuk memperbesar kapasitas produksi yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Lakukan eksplorasi kawasan yang dianggap layak untuk dibangun infrastruktur irigasi,” kata Effendi dalam papernya yang berjudul ”Pengelolaan Infrastruktur Irigasi dalam Kerangka Ketahanan Pangan Nasional”. Paling tidak, kata dia, diperlukan tambahan areal irigasi baru antara 1,5–2 juta
hektare sampai 2020 di pulaupulau besar di luar Jawa seperti Sumatera dan Sulawesi.

Pembangunan ini bisa dimulai pada kawasan-kawasan yang telah dirintis oleh petani lokal termasuk areal sawah tadah hujan. Diharapkan, pendekatan investasi yang mengikutsertakan partisipasi petani secara aktif akan menurunkan biaya investasi. Pengelolaan infrastruktur irigasi sangat penting untuk menunjang irigasi masa depan.

Ini guna terlaksananya multifungsi pertanian yakni terwujudnya proses diversifikasi pertanian secara meluas, meningkatnya fungsi konservasi sistem irigasi, dan terpeliharanya warisan nilai-nilai budaya berupa kearifan lokal dan kapital sosial dalam pengelolaan irigasi. (abdul malik/islahuddin/ faizin aslam)