Infrastruktur - Indonesia Masih Tertinggal

Sunday, 15 February 2009
Daya saing Indonesia dibanding beberapa negara lain di wilayah ASEAN masih tertinggal. Meski demikian,peringkat Indonesia masih di atas Filipina dan Vietnam.

Berdasarkan laporan Global Competitive Index (GCI) 2008– 2009 yang dikeluarkan World Economic Forum (WEF), daya saing Indonesia berada di urutan 55 dari 134 negara, atau turun satu peringkat dibanding penilaian pada 2007-2008 yang berada di peringkat 54. Perolehan skor GCI meningkat menjadi 4,3 (dari skala 1–7) dibanding 2007- 2008 dan 2006-2007 yang perolehan skornya 4,2.Hasil ini memperlihatkan bahwa posisi Indonesia berada di bawah negara-negara di ASEAN.

Malaysia menempati urutan 21 dengan skor 5,04,sama dengan posisi tahun sebelumnya. Sedangkan Singapura di posisi 5 dengan skor 5,53.Pencapaian ini membuat Negeri Tumasik itu sebagai anggota ASEAN yang mampu meraih posisi GCI tertinggi dibanding anggota lain. Selanjutnya, Thailand berada di peringkat 34 dengan skor 4,60, atau turun enam peringkat dibanding GCI 2007–2008.

Di bawah Thailand ditempati Brunei Darussalam. Dalam GCI 2008– 2009, Brunei menempati posisi 39 dengan skor 4,54.Sementara China berada di peringkat 30 dengan skor 4,70, meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang berada di peringkat 34.Posisi GCI India tahun ini merosot dua peringkat yakni di peringkat 50 dengan skor 4,33 dibanding periode sebelumnya yang berada di posisi 48.

Meski demikian, posisi Indonesia masih berada di atas Filipina,Vietnam, dan Kamboja.Pada GCI periode 2008–2009, Filipina harus puas berada di peringkat 71 dengan skor 4,09. Kemudian,Vietnam di posisi 70 dengan skor 4,10,merosot dua peringkat dibanding periode sebelumnya yang menempati posisi 68.Terakhir, Kamboja berada di urutan 109 dengan skor 3,53, naik satu peringkat dibanding periode sebelumnya yang berada di posisi 110.

WEF menilai empat pilar persyaratan dasar daya saing global Indonesia yaitu sisi kelembagaan Indonesia berada di peringkat 76 dengan skor 4,3, infrastruktur di peringkat 68 dengan skor 3,9, stabilitas makroekonomi di urutan 72 dengan skor 4,9, serta kesehatan dan pendidikan di urutan 87 dengan skor 5,3. Dari sisi peningkatan efisiensi yang terdiri atas enam indikator,Indonesia berada di urutan 49 dengan skor 4,3.

Dari sisi pendidikan tinggi dan pelatihan berada di urutan 71 dengan skor 3,9, efisiensi pasar konsumsi di urutan 37 dengan skor 4,7,efisiensi pasar tenaga kerja di posisi 43 dengan membukukan skor 4,6, pandangan pasar finansial di peringkat 57 dengan skor 4,5, kesiapan teknologi di urutan 88 dengan skor 3,0,serta ukuran pasar yang menempati posisi 17 dengan skor 5,1. Selanjutnya, dari sisi faktor inovasi dan pengalaman yang terdiri atas dua indikator Indonesia berada di urutan 45 dengan kor 4,0.

Dari sisi pengalaman bisnis berada di peringkat 39 dengan skor 4,5 dan dari sisi inovasi di peringkat 47 skor 3,4. Hasil penelitian Telisa Aulia Falianty, Peneliti Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI) yang berjudul Mapping East Asia Competitiveness in Monetary and Real Sectormenemukan sesuatu yang berbeda, yakni posisi daya saing Indonesia di sektor riil dan moneter berada di posisi kuadran yang buruk bersama-sama negara Kamboja dan Filipina.

Sementara negara-negara seperti China, Malaysia, Hong Kong, Jepang, dan Singapura, berada di kuadran baik untuk kedua sektor tersebut. Menurut Penasihat Kebijakan Infrastruktur untuk Wilayah Asia Timur dan Pasifik Bank Dunia Clive Harris, negara-negara seperti Indonesia dan Filipina menderita beberapa kali lipat akibat penyebab ganda mulai masalah pangan, minyak, dan krisis finansial. Padahal, krisis global memiliki dampak yang beragam pula.

Meski demikian, negara-negara di Asia Timur dan Pasifik belajar dari krisis 1997 dan 1998 untuk mengatasinya. ”Negara-negara Asia Timur dan Pasifik memperbaiki kebijakan fiskal berimbang,pembayaran,serta kebijakan devisanya,”kata Clive ketika berbicara di seminar nasional ”Mempercepat Pembangunan Infrastruktur di Era Krisis Keuangan Global”, Selasa (10/2).

Hasil kajian Clive juga menunjukkan, pertumbuhan aliran modal ke negara-negara Asia Timur dan Pasifik yang sebelumnya meningkat sangat tajam,perlahan sejak 2008 menurun. Penarikan kembali aliran modal telah mengakibatkan pasar saham dan obligasi mengalami gejolak dan fluktuatif. Dengan pengecualian apa yang terjadi di China,di negara-negara lain di wilayah Asia Timur dan Pasifik mengalami pelemahan nilai tukar yang cukup signifikan.

Terakhir,pasar tenaga kerja tertekan dan ancaman pemutusan hubungan kerja merebak di mana-mana. Krisis 1997 telah memberikan pelajaran kepada pemerintah negaranegara di wilayah Asia Timur dan Pasifik yakni investasi di bidang infrastruktur harus dikelola dan ditingkatkan meskipun dampak krisis pada sumber daya pemerintah belum tampak secara penuh. Akibat krisis ini, pembiayaan untuk infrastruktur jadi meningkat.

Penyebabnya, biaya untuk pinjaman luar negeri meningkat tajam.Kemudian, para pemberi pinjaman semakin memperketat persyaratan pinjaman. ”Sementara biaya peminjaman lokal meningkat pada beberapa negara termasuk Indonesia,” ujarnya. Karena itu, pengalaman berbagai negara dan landasan teoritis yang ada memperlihatkan pentingnya pemerintah tetap membangun infrastruktur di tengah perlambatan ekonomi dunia.

Setidaknya, tahun ini pemerintah meminta sejumlah kementerian dan lembaga mengupayakan berbagai antisipasi imbas dari krisis keuangan global. Untuk mengurangi risiko pembangunan infrastruktur berskala besar yang menggunakan pola menggandeng swasta (public private partnership/ PPP), pemerintah bahkan tengah menyiapkan institusi penjaminan, guarantee fund (GF) yang ditargetkan beroperasi tahun ini juga.

Keikutsertaan lembaga penjaminan seperti ini diharapkan bisa menurunkan risk profile sebuah proyek infrastruktur yang akhirnya akan menurunkan cost of money pembiayaan. Rencananya, modal GF akan dipisahkan dari permodalan negara dan akan dikelola secara profesional berdasarkan prinsip komersial.

Lembaga ini juga direncanakan memiliki fasilitas penunjang dari lembaga pendanaan multilateral (backstop facility) berupa dana yang sewaktu-waktu bisa digunakan bila diperlukan. (abdul malik/islahuddin/ faizin aslam)