Membangun Masyarakat Berbasis Pengetahuan

Membangun Masyarakat Berbasis Pengetahuan
Kamis, 06/03/2008
Minimnya paradigma ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat Indonesia membuat prihatin banyak pihak.Indonesia terancam menjadi bangsa konsumtif,bukan penghasil karya atau pencetus ide. SAMPAI kapan bangsa ini hanya akan menjadi bangsa yang reaktif, bukan inovatif? Jawabannya kembali pada komitmen semua pihak untuk memperbaikinya. Jangankan berinovasi.Pada penanganan bencana dan musibah saja, kita cenderung tidak tergerak melakukan antisipasi.
Kita malahan terkesan hanya sebagai ’’pemadam kebakaran.” Bukannya bermaksud pesimistis. Namun, jika tidak ada langkah strategis untuk segera memperbaiki apa yang telah berjalan saat ini, jangan salahkan jika bangsa ini tidak maju dalam segi pemikiran ke depan. Namun, sebagai sebuah bangsa yang beradab, tentu harapan dan cita-cita tidak boleh dipadamkan. Dalam bukunya Kekuatan Daya Saing Indonesia, Profesor Dr Zuhal MSc EE memaparkan betapa bangsa Indonesia sebenarnya memiliki potensi sebagai bangsa yang besar. Bukan sekadar utopia dari negeri khayalan, melainkan sudah banyak bukti yang menunjukkan bahwa tidak sedikit sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang memiliki potensi kemajuan.
Sayangnya, potensi itu bukan tidak dimanfaatkan dengan baik, melainkan visi berinovasinya belum menjadi paradigma nasional.Yang menjadi pemahaman seluruh elemen bangsa yakni sebuah bangsa yang besar itu dibangun berbasis ilmu pengetahuan. ’’Untuk itu, membangun masyarakat berbasis pengetahuan sudah tidak bisa ditawar lagi,” tutur mantan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) era reformasi yang saat ini menjabat sebagai Rektor Universitas Al- Azhar Indonesia (UAI) ini. Menurut dia, bangsa yang memiliki daya saing di dunia internasional adalah bangsa yang memiliki karya.Sebuah karya yang fenomenal tentu bukan lahir tanpa ketekunan dan kerja keras.
Bukan pula merupakan budaya serba instan dan keinginan mencapai segala sesuatu dalam waktu sesaat. Zuhal memaparkan, mengutip Lester C Thurow, suatu masyarakat yang berbasis pengetahuan tersebut minimal bisa terbentuk dari lima elemen, yaitu penataan masyarakat, kewiraswastaan, pembentukan pengetahuan, keterampilan, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sebagai gambaran, tengoklah beberapa negara maju yang begitu mengunggulkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Berdasarkan catatan Kementrian Riset dan Teknologi (Kemenristek), presentasi biaya penelitian dan pengembangan terhadap pendapatan domestik bruro (PDB) pada beberapa negara tertinggi ditempati Swedia dengan 3,7%.
Kemudian, Finlandia (3,11%), Jepang (3,06%), Amerika Serikat (2,74%),Jerman (2,29%), Prancis (2,18%), Belanda (2,04%), dan Denmark (2,00%). Sementara di Indonesia, anggaran riset yang dialokasikan pemerintah sejak 1986 hingga 2002 menurun rata-rata 0,18% dari PDB. Penurunan ini mencolok sekali jika membandingkan antara 1986 sekitar 0,05% dengan 2002 yang hanya 0,03% dari PDB.Pada 2006, anggaran iptek hanya Rp1,76 triliun, sedangkan pada 2007 sedikit meningkat menjadi Rp2,2 triliun. Ironis memang jika melihat alokasi APBN untuk bidang politik yang mencapai puluhan triliun rupiah itu. ’’Perkara lain adalah mengubah cara pandang terhadap lembaga ilmu pengetahuan seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) serta lembaga riset pengembangan seperti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
Di negara maju, lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah itu berfungsi membangkitkan kebutuhan masyarakat akan ilmu pengetahuan, penelitian,dan pengembangan,” paparnya. Masyarakat berbasis pengetahuan, ditambahkan Zuhal, akan mendorong munculnya ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economy/ KBE). Dalam era persaingan global yang semakin ketat ini,KBE merupakan sebuah kemutlakan. Sebuah komoditas jika tidak inovatif dan menjawab kebutuhan masyarakat tentu akan tergilas persaingan perdagangan bebas. KBE merupakan sistem ekonomi yang penggerak utamanya adalah iptek, mulai produksi, distribusi, hingga elemen ekonomi lainnya.
Artinya, kemajuan ekonomi sebuah bangsa tidak bisa terwujud tanpa membangun masyarakat berbasis pengetahuan. ’’KBE merupakan sistem ekonomi yang menciptakan dan menggunakan pengetahuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya. Sebagai contoh konkret dalam hal proporsi antara pemanfaatan SDM terampil dengan sumber daya alam (SDA) dan tanah. Menurut Zuhal, di Australia dan Kanada, SDA dan luas tanah menyumbang 80% dari kekayaan produktif. Sementara itu, SDM yang terampil hanya memberikan sumbangan 20%. Ini berbanding terbalik dengan Jepang yang ipteknya maju, yang mengandalkan 80% dari SDM terampil dan pengetahuan serta hanya 20% dari SDA dan tanah. Sementara di AS, 60% mengandalkan dari SDM terampil dan pengetahuan serta 40%- nya mengandalkan SDA dan tanah. (abdul malik)
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/ragam/membangun-masyarakat-berbasis-pengetahuan-3.html