Menunggu Campur Tangan Presiden
Monday, 09 June 2008
Sulitnya mereformasi birokrasi tampaknya tidak cukup hanya ditangani satu atau dua instansi. Hal ini harus melibatkan seluruh instansi hingga elemen masyarakat,termasuk campur tangan orang nomor satu di negeri ini.
Direktur Eksekutif Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Agung Hendarto menyatakan, tidak cukup jika reformasi birokrasi hanya dilakukan Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemeneg PAN),Badan Kepegawaian Nasional, atau bahkan Departemen Keuangan (Depkeu). Hal ini harus dipimpin presiden. ”Reformasi birokrasi haruslah dipimpin langsung oleh presiden baru bisa jalan,”katanya.
Sebab, contoh paling nyata adalah upaya reformasi birokrasi yang kini dipelopori Depkeu,Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Mahkamah Agung yang belum menunjukkan hasil menggembirakan. Bukan bermaksud pesimis, tetapi ketiga instansi pelopor ini lebih tampak mengedepankan egosektoral masing-masing ketimbang bersama- sama melakukan pembenahan birokrasinya.
Jika sudah begini, bagaimana mungkin reformasi birokrasi bisa berhasil? Apalagi,instansi-instansi yang membidangi pelayanan publik sudah tentu akan bersinggungan dengan banyak pihak dari berbagai elemen.Lihatlah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang kinerja melayani masyarakat pengusaha,baik eksportir maupun importir.
Indikasi KKN di lembaga itu tidak bisa sertamerta kesalahannya dibebankan kepada pegawai instansi tersebut.Sebab,suap terjadi karenaadayangmemberidanmenerimasuap. Untuk itulah,peran masyarakat juga amat penting untukmenghilangkanpraktikKKNdinegeriini.
”Itulah mengapa kemarin Pak Anwar (Dirjen Bea dan Cukai) meminta tolong untuk memeriksa jajaran di bawahnya.Sebab, lembaganya itu memang bersinggungan dengan banyak pihak luar,”ujarnya. Sebenarnya keterlibatan presiden sebagai pemimpin langsung dari reformasi birokrasi sudah direncanakan jauh-jauh hari.Namun, sayangnya itu masih slogan di atas kertas.
Padahal, jika orang nomor satu di negeri ini sudahturuntangan,dijaminreformasibirokrasi tidak akan jalan di tempat.Keseriusan pemerintah dalam mereformasi birokrasi mutlak dilakukan dengan melibatkan orang nomor satu.Sebab,wajah birokrasi pemerintah Indonesia yang terlihat saat ini merupakan wajah baik-buruknya kinerja presiden.
”Reformasi birokrasi itu haruslah dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, serta dipimpin presiden atau sekurang-kurangnya wakil presiden,” kata Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Syahrial Lautan yang menambahkan bahwa konsep reformasi birokrasi ini sudah dikaji sejak 4–5 tahun silam.Namun, hingga kini masih jauh panggang dari api. (abdul malik/islahudin)
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/periskop/menunggu-campur-tangan-presiden-3.html
