Minggu, 15 Juni 2008

Rakyat Bosan Janji Manis

Rakyat Bosan Janji Manis
Perpolitikan nasional selalu melahirkan dinamika. Hal ini menuntut partai politik (parpol) sebagai instrumen demokrasi harus menyelaraskan platform politiknya terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat. Tak sedikit, perubahan tersebut menjadi tantangan bagi parpol. Sebut saja masalah golongan putih (golput) yang muncul akibat ketidakpercayaan kelompok ini kepada parpol. Kini, di masyarakat juga muncul kecenderungan menginginkan figur-figur baru sebagai pemimpin. Tentunya, figur yang bisa membawa perubahan.

Hal ini membuktikan bahwa masyarakat sudah letih menanti perbaikan dan bosan dengan janji-janji politik. Keberadaan golput di sejumlah pemilu maupun pemilihan kepala daerah makin mengukuhkan ketidakpuasan rakyat terhadap parpol. Jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) tahun lalu, memprediksikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap parpol turun drastis. Ini akibat, masyarakat memandang komitmen pertanggungjawaban parpol terhadap konstituennya masih sangat minim. Sehingga membuat para pemilih menjadi tidak respek terhadap parpol.

Lampu kuning ini tentunya tidak bisa dianggap remeh oleh Partai Golkar (PG) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sebagai dua kekuatan besar politik nasional. Kekalahan PG pada beberapa wilayah basis konstituennya dalam ajang pilkada adalah contoh nyata. Rata-rata angka golput pada pelaksanaan pilkada diprediksi minimal 30%. Bahkan pelaksanaan pilkada Kota Batam mencapai angka 57%. Ketua DPR yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Agung Laksono pun memprediksi angka golput pada Pemilu 2009 dipastikan meningkat drastis.

“Mereka bosan karena terus-terusan harus ikut Pemilu, sementara perubahan yang mereka harapkan tidak kunjung terlihat,” kata Agung (Sindo, 13/10/06).

Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hermawan Sulistyo menilai, maraknya golput saat ini akibat keidentikan PG dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBYûJK). Sehingga popularitas PG akan sangat terpengaruh seiring dengan tingkat popularitas SBY-JK. Artinya, jika pemerintah gagal membawa isu perbaikan, itu bisa berpengaruh pada perolehan suara Golkar. Di sisi lain, dalam tubuh partai berlambang beringin itu menurut dia ada tiga faksi yang cukup kuat. Yakni faksi JK, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung.

Meski demikian, Ketua Fraksi PG DPR, Priyo Budi Santoso mengungkapkan partainya sangat membuka diri dengan inovasi. Buktinya menurut dia, PG akan menargetkan 60% kursi caleg akan diisi oleh wajah-wajah baru. Selain itu, 10% diantaranya merupakan orang luar dan bukan kader PG. “Demi menjaga konsolidasi di dalam tubuh partai, maka sistem urut kacang itu masih kita berlakukan. Sebab kiprah dan sumbangan jasa para kader juga tidak boleh dilupakan. Tokoh-tokoh muda itu kami sediakan dalam kuota 10% itu,” katanya.

Priyo mengungkapkan, selain kembali mengkonsolidasikan perolehan suara di wilayah basis konstituen, PG juga akan mulai menggaet wilayah lain. Diantaranya, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur serta beberapa wilayah lain. Tak urung partai kuning itu sudah menyiapkan berbagai langkah mengantisipasi tantangan perubahan paradigma politik.

Diantaranya dalam hal bursa capres dan cawapres, PG sudah menyiapkan empat opsi. Yakni mempertahankan duet SBY-JK, kemungkinan melakukan koalisi dengan PDIP, berkoalisi dengan partai yang berbasis Islam. Selain itu PG juga menyiapkan opsi terakhir, yakni kedua calon baik capres dan cawapres berasal dari kader Golkar sendiri. Artinya, Golkar akan mengusung satu paket. “Untuk melakukan ini tidaklah terlalu kesulitan sebab di dalam tubuh partai Golkar banyak kader-kader potensial,” ujarnya.

Sementara itu, PDIP sebagai rival terkuat PG pun tidak akan berdiam diri menunggu takdir. Ketua Badan Pengendalian dan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Tjahjo Kumolo menyatakan, ada kemungkinan partainya akan berkoalisi dengan PG. “Kita juga akan membangun jaringan. Kita bisa berkoalisi dengan siapa saja termasuk juga Golkar,” katanya.

Syaratnya, kata dia, koalisi yang akan dilakukan PDIP harus dilakukan sampai akhir. Meskipun bukan permanen namun tidak serta merta keluar di tengah jalan. Sebab berkaca dari fenomena yang ada saat ini, banyak koalisi yang seharusnya belum selesai namun sudah banyak yang keluar. Koalisi seumur jagung. Tjahjo pun optimistis PDIP bakal mampu meraih perolehan suara secara signifikan.

“Menurut lembaga survei, seandainya pemilu dilaksanakan saat ini maka PDIP yang akan meraih kemenangan,” katanya dengan bangga.

Baik PG dan PDI Perjuangan merupakan dua partai besar yang merupakan pemain lama dalam kancah politik. Namun perubahan-perubahan paradigma politik niscaya pasti akan terjadi. Pengamat Politik Universitas Paramadina Bima Arya menyatakan, PDIPharuslah aktif dan agresif untuk merangkul kelompok lain.

“Menjual ideologi nasionalis, inklusif kurang efektif untuk merangkul para pemilih, karena ideologi itu terasa masih mengambang,” tandasnya.

Boleh jadi pendapat Bima ada benarnya, sebab rakyat sudah bosa dicekoki ideologi-ideologi yang tidak membawa perubahan. Rakyat hanya butuh yang sederhana, hidup tidak sulit, mudah cari pangan, punya pakaian dan papan. Intinya, politik yang penuh intrik sudah tidak lagi membawa pesona di mata rakyat. Mereka hanya butuh kesejahteraan.(abdul-malik/islahuddin)

*(tulisan artikel ini dimuat harian Seputar Indonesia pada rubrik periskop edisi Minggu 15 Juni 2008) http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/periskop/rakyat-bosan-janji-manis-2.html