Antara Kompetisi dan Koalisi
Partai Golkar (PG) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pernah merencanakan untuk berkoalisi. Tetapi, aroma kompetisi antara kedua partai pada Pemilu 2009 justru mengental. Terlebih kedua partai sama-sama menargetkan perolehan suara 30% untuk Pemilu legislatif 2009. Jika melihat kapasitas kedua parpol besar ini, angka itu bukanlah target yang sangat ambisius. Sebab baik PG maupun PDIP sama-sama memiliki sejarah perolehan suara cukup signifikan selama perhelatan perebutan kursi di Senayan. Pada 1999, kemenangan PDIP didukung oleh 35,7 juta suara (33,7%), dan Golkar 23,7 juta suara (22,4%).
Sementara pemilu 2004 Golkar memperoleh dukungan suara 24,5 juta suara (21,6%) atau naik 0,8 juta suara. Sedangkan PDIP perolehan suaranya merosot tajam 21,0 juta suara (18,5%). Meski demikian hasil temuan beberapa lembaga survei yang menyatakan tren kenaikan popularitas PDIP tidak bisa dianggap remeh. Jika kedua parpol ini bergabung, berdasarkan asumsi perolehan suara pada 1999 dan 2004, minimal perolehan suara 40% sepertinya mungkin saja tercapai.
Setidaknya penegasan Ketua Fraksi PG DPR, Priyo Budi Santoso yang menyatakan rencana koalisi dengan PDIP menjadi opsi kedua bisa menjadi pertimbangan. Jika kedua partai besar ini bergabung, barangkali parpol kompetitor harus mengerahkan seluruh tenaga untuk bisa menandinginya. Ketua Badan Pengendali dan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Tjahjo Kumolo mengamini kemungkinan koalisi tersebut. Hasilnya tentu saja, akan benar-benar diuji keampuhannya pada pemilu presiden mendatang.
Seni kemungkinan dalam berpolitik, ini menurut Pengamat Politik Universitas Paramadina Bima Arya akan membuat munculnya prasyarat ketat. Jika PDIP saja menargetkan pembuatan kartu tanda anggota sebanyak 20 juta orang, maka bukan tidak mungkin partai berlambang kepala banteng moncong putih ini akan membuat standar ketat. Termasuk secara getol PDIP melalui fraksinya di DPR mengusulkan perolehan suara 25% bagi kandidat capres dalam penggondokan RUU Pilpres saat ini. Tidak menutup kemungkinan PG juga melakukan hal yang sama. Berbagai kriteria tinggi akan diterapkan bagi partai lain yang mengajukan koalisi.
“Ya sebagai partai besar ia akan berusaha untuk memberikan syarat yang besar untuk memudahkan kepentingan mereka,” kata Bima.
Jika perolehan suara kedua partai ini sama-sama memenuhi target, maka tidak menutup kemungkinan koalisi keduanya akan dengan mulus menembus meraih kekuasaan nomor satu di negeri ini. Catatan selanjutnya adalah kedua partai ini harus mempertimbangkan figur capres-cawapres yang akan diusung. Jika figur Megawati yang diusung PDIP sebagai capres mendapatkan tanggapan kepesimisan dari banyak pihak. Maka tidak menutup kemungkinan PDIP akan langsung mengubah strategi pascapemilu legislatif 2009.
Demikian juga dengan Golkar, meskipun image pendukung pemerintah terlanjur melekat pada partai ini, namun Bima memprediksi Golkar bisa memunculkan tokoh-tokoh andalannya. Lihatlah sederet nama seperti Fadel Muhammad, salah seorang kader PG yang sukses memimpin Provinsi Gorontalo. Juga Sri Sultan Hamengkubuwono X, yang namanya disebut-sebut sebagai tokoh yang sedang menanjak popularitasnya dan potensial sebagai Capres 2009. Golkar memang tidak kekurangan figur kader yang cukup diakui kiprahnya di masyarakat. Namun partai ini juga memiliki sejarah masa lalu (Orde Baru). Hitung-hitungan, maka pilihan untuk berkoalisi dengan PDIP bukanlah ide buruk.
Alih-alih jika harus mempertahankan duet figur SBY-JK yang saat ini memerintah, pengalaman Mega yang perolehan suaranya merosot tajam pascamemerintah negeri ini, tampaknya bisa menjadi salah satu pelajaran yang patut diambil hikmahnya. Namun jika kompetisi yang harus dilakukan, maka keduanya sama-sama akan menjadi pesaing berat bagi masing-masing. Paling tidak kompetisi akan menjadi semakin sengit. Sebab kedua parpol ini akan benar-benar menguras energinya untuk bisa merebut perolehan suara menuju kursi presiden. Selain itu kedua partai ini juga tidak bisa menganggap enteng kemampuan partai-partai menengah yang kini mulai naik daun. Pelajaran dari beberapa penyelenggaran Pilkada waktu lalu, harus menjadi salah satu pelajaran penting bagi PG dan PDIP untuk segera menyiapkan strateginya memperoleh kursi kekuasaan di negeri ini.
“Untuk pilpres jika Golkar nomor satu saya kira bisa akan menawarkan RI1, tetapi kalau nomor 2 dia akan realistis dan akan mengajukan RI2,” ungkap Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Hermawan Sulistyo.
Namun, Mantan Ketua Umum DPP PG Akbar Tandjung memberikan sedikit koreksi pada partai berlambang pohon beringin ini. Menurut dia, ketidakberhasilan Golkar dalam memenagi beberapa pelaksanaan pilkada di daerah itu menunjukkan bahwa kepmimpinan partai saat ini belum memperlihatkan keberhasilan. Selain itu juga dia menyarankan dilaksanakannya konvensi sebagaimana 2004. Sebab dengan adanya konvensi memperlihatkan komitmen Golkar tentang perubahan dan inovasi kepada masyarakat. Konvensi menjadi ajang konsolidasi internal partai dari pusat ke daerah sehingga berdampak pada pemenangan Pemilu.
“Kepemimpinan sekarang masih ada waktu untuk mengoreksi segala kekurangan. Salah satunya pada kekalahan sewaktu Pilkada-pilkada beberapa waktu lalu,”
Salah seorang tokoh lokomotif PG ini juga mengkritisi kebijakan perekrutan calon legislatif (caleg) yang saat ini diberlakukan. Menurut dia, seharusnya dalam setiap menentukan caleg harus diperhatikan sosok dari sang calon. Yakni mulai dari sisi prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela (PDLT).
“Jangan malah memilih calon yang baru datang, atau calon yang pada saat Golkar dihujat tidak muncul atau sembunyi, namun pada saat citra Golkar sudah bagus dia baru muncul,” tandasnya.(abdul-malik/islahuddin)
*(tulisan artikel ini dimuat di Harian Seputar Indonesia, pada rubrik periskop edisi Minggu 15 Juni 2008) http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/periskop/antara-kompetisi-dan-koalisi-2.html
