Romantisme Sejarah Itu Masih Ada
Saturday, 21 June 2008
MENTERI Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) Taufiq Effendi prihatin melihat kinerja jajaran aparat negara di negeri ini.
Menurut dia,secara internal banyak aparat yang tidak memiliki paradigma kompetisi kinerja secara sehat sehingga ada pihak-pihak yang sengaja memperkeruh suasana. Wacana pemotongan gaji pejabat negara pascakenaikan harga BBM dalam negeri adalah satu contoh.
Bukan bermaksud latah karena menyusul kebijakan pemerintah Malaysia.Kenyataannya,meskipun gaji pejabat mulai presiden,menteri,DPR,hingga bupati/wali kota dipotong terkesan mengada-ada.Sebab selain nominal angka gaji sudah kecil,tohjika terpaksa dipotong tidak akan memberi banyak manfaat.
Contohnya jika pemotongan 10% dari gaji pokok seorang menteri yang nilainya Rp18,6 juta,maka dari 35 menteri, baru didapatkan Rp63 juta per bulan.Coba bandingkan anggaran untuk bantuan langsung tunai (BLT) sebagai salah satu kompensasi kenaikan harga BBM yang ditargetkan sebesar Rp14,1 triliun.Tentu angka hasil pemotongan gaji lebih tampak sebagai kesia-siaan.
”Sesuatu yang baik di negara satu belum tentu baik untuk negara lain,”katanya. Sementara secara internal,dia juga prihatin dengan minimnya paradigma prestasi kinerja di kalangan aparatur negara. Paradigma ”kalau bisa dipersusah ngapaindipermudah, atau kalau bisa diperlambat ngapaindipercepat” masih demikian kental mewarnai birokrasi di negeri ini.
Apalagi, untuk urusan inisiatif kinerja masih jauh dari kata ideal. Untuk itulah,Taufiq begitu geram dengan apa yang sudah dia lakukan beberapa tahun ini untuk mereformasi birokrasi, tetapi belum juga menampakkan hasil signifikan.”Kami akan lakukan pembongkaran secara menyeluruh,”ujarnya.
Paling tidak sejak 2005,dia telah demikian gencar menyuarakan panduan best practices yang bisa diacu semua pemerintah daerah dalam melakukan kinerja birokrasinya. Menurut dia,dari hanya lima kabupaten yang berpartisipasi dan berhasil,kemudian 2006 disusul 95 kabupaten, dan saat ini sudah lebih dari 300 kabupaten/kota yang memberlakukannya.
Salah satu implementasi best practices ini adalah melalui pembukaan kantor pelayanan satu atap (one stop services). Pakar administrasi negara dari Universitas Indonesia Profesor Kasim mengatakan,ada faktor sejarah yang juga berperan dalam membuat buruknya kinerja birokrasi di negeri ini.Dari sisi SDM saja,kata dia,banyak sekali penempatan SDM tidak sesuai dengan kebutuhan.
Penataannya masih semrawut,tidak sesuai dengan perencanaan strategis.” Jadi,penempatan tenaga aparat itu didasarkan pada apa yang ada,bukan atas apa yang dibutuhkan.Padahal, seharusnya paradigma the best use of talent,”katanya. Memang tidak mungkin untuk melakukan pemotongan satu generasi demi memperbaiki kinerja aparatur di negara ini.Sebab,sejarah perekrutan aparat negara pada masa lalu selalu dikaitkan dengan buruknya kinerja birokrasi saat ini.
Menurut Kasim,remunerasi pun seharusnya dilakukan berdasarkan beban tugas,kemampuan,dan tanggung jawab dari pejabat atau aparat bersangkutan.Dia juga mengkritik beberapa lembaga negara yang masih memiliki peran tumpang tindih,tidak efisien,bahkan terkesan didasari faktor politis ketimbang profesionalisme.
”Di negara maju,jumlah menteri maksimal paling hanya 12 orang.Sedangkan di kita,lembaga departemen atau kementerian begitu banyak.Justru,inilah yang membuat tidak efisien dan memperburuk wajah birokrasi,”paparnya. Kasim mencontohkan Departemen Pendidikan Nasional, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga,serta urusan kebudayaan.
Ketiga bidang memiliki wilayah kerja yang sama dan seharusnya cukup menjadi sebuah departemen dan ditangani seorang menteri.Bahkan,dia menilai ada kecenderungan kesengajaan memperbesar birokrasi. ”Ada kecenderungan lebih memilih birokrasi yang maksimal ketimbang yang minimal,”ujarnya.
Menurut dia,ini akibat paradigma anggaran negara di Indonesia masih menganut line item budgeting. Karena itu, alokasi anggaran diukur berdasarkan besarnya organisasi, bukan efisiensi dan hasil evaluasi. Akibatnya, banyak aparat negara yang tidak ketahuan kinerjanya,tetapi masih tetap mendapatkan gaji dari negara.
Selain itu, ternyata kesuksesan kinerja sebuah lembaga diukur dari habis atau tidaknya anggaran yang dimiliki,bukan atas dasar hasil prestasi kinerja. Paradigma inilah yang membuat semua lembaga pemerintahan berlomba-lomba menghabiskan anggaran hanya untuk mencapai istilah penyerapan anggaran 100%.
Padahal, penyerapan tersebut tidak diukur dan tidak dievaluasi, apakah manfaat dan hasil yang dicapai signifikan atau tidak.Berbeda dengan lembaga swasta,penilaian kinerja diukur berdasarkan performance budgeting. Anggaran habis atau tidak,bukanlah yang terpenting.Namun,hasil dari kinerja dan pencapaiannyalah yang lebih penting. (abdul malik/islahuddin)
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/periskop/romantisme-sejarah-itu-masih-ada-2.html
