Kuncinya,Desentralisasi danTransparansi
Sunday, 22 June 2008
TRANSPARANSI merupakan kunci sukses menarik investasi. Dalam hal ini, transparansi berkaitan dengan prosedur,nilai,dan waktu yang dibutuhkan dalam perizinan.
Sebab,seorang investor butuh kepastian dan aturan main yang jelas sebelum menggelontorkan uangnya untuk investasi.Di samping transparansi,rasa aman secara politik dan ekonomi menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki suatu daerah jika ingin wilayahnya dijadikan tempat penanaman modal.
Kunci sukses inilah yang sudah dibuktikan Kabupaten Jembrana,Bali,dalam beberapa tahun terakhir.Itu sebabnya,daerah paling barat Pulau Dewata itu mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Bahkan, Kabupaten Jembrana memberikan sejumlah pelayanan publik secara gratis,dari kesehatan (rumah sakit) hingga pendidikan.
Padahal,daerah ini tidak memiliki potensi daerah yang cukup diandalkan.Malah ada ungkapan yang menyebutkan,ketika era Orde Baru,saat pola sentralistik sangat kental diterapkan di Indonesia,Kabupaten Jembrana hanya berisi lumpur dan debu.
”Kami tidak punya potensi daerah.Tidak ada batu bara,tidak ada minyak.Tapi,kami bisa memaksimalkan apa yang kami punya,”ujar Bupati Jembrana I Gede Winasa kepada SINDO. Menurutnya,desentralisasi dan transparansi itulah yang membuat wilayah yang luasnya 841,80 km2 itu maju.
Dalam mengelola daerahnya,Winasa mengutamakan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Istilahnya, kata Winasa,bagaimana anggaran masuk secara efektif dan harus produktif.Sementara pengeluaran harus efisien. ”Jangan membingungkan dan membuat prosesnya menjadi lama dan panjang,”ujarnya.
Selama ini Indonesia dikenal dengan negara berbiaya birokrasi tinggi.Tak pelak, transparansi bisa menjadi cara untuk mencegah pungutan liar pungli dan praktik kolusi, korupsi,dan nepotisme (KKN). Sistem no contact registrationmerupakan kebijakan Winasa untuk memperkuat transparansi.Artinya,ketika seseorang mengajukan perizinan pembukaan usaha,si calon investor tidak perlu bertemu petugas secara khusus, tetapi langsung mengurusnya di loket.
Bahkan,Winasa merencanakan untuk mengembangkan loket perizinan yang dilengkapi perangkat komputer layar sentuh (touch screen) sehingga seluruh mekanisme prosedur bisa dilakukan investornya sendiri. Sistem semacam ini bisa berjalan efektif,syaratnya harus ada standarisasi mekanisme yang diberlakukan terkait prasyarat yang harus disiapkan sebelum menanamkan investasi,berapa lama keputusan perizinan dikeluarkan, serta berapa biaya administrasi yang harus dibayarkan.
Dengan begitu,si calon investor bisa menyiapkan segala sesuatunya secara matang.”Kami berusaha menutup semua pintu kemungkinan terjadinya penyimpangan dan KKN dalam hal perizinan investasi,” tandasnya. Lewat berbagai sistem pelayanan publik yang telah diterapkan,tidaklah berlebihan jika Kabupaten Jembrana menargetkan kenaikan investasi mencapai 20% untuk 2009.
Saat ini komoditas unggulan Kabupaten Jembrana adalah cokelat.Meski begitu,daerah yang berpenduduk sekitar 220.000 jiwa ini tidak ingin hanya bergantung pada investor asing.Sebab,menurut Winasa,sudah saatnya investor lokal digalakkan.
”Untuk memenuhi pasar dalam negeri saja masih kewalahan.Pasar dalam negeri itu potensinya masih terbentang luas,”paparnya. Tidak hanya Kabupaten Jembrana yang berhasil menerapkan sistem birokrasi mudah.Provinsi Gorontalo pun sukses melakukannya.
Pelayanan publik di daerah hasil pemekaran Provinsi Sulawesi Utara itu terus dikembangkan,di tengah catatan yang diberikan Bank Dunia agar pengelolaan keuangan di daerah ini lebih efektif.Berbagai terobosan dilakukan Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad.Hasilnya,sejumlah peningkatan cukup fantastis terjadi di wilayah yang mengandalkan sektor agroindustri itu. Fadel sadar betul reformasi birokrasi adalah kunci utama untuk menarik investasi.
Salah satu caranya, menghapus semua pungli atau zero retribution lewat kebijakan peraturan daerah untuk kemudahan investasi (Perda No 6/2004).Perda ini bertujuan agar investasi lebih bergairah.Kebijakan ini membuat Gorontalo secara total meraih investasi senilai Rp3,9 triliun.Angka yang cukup lumayan bagi provinsi yang resmi didirikan sejak 2001 itu. Menurut Fadel,mayoritas investasi masih lokal.
”Bagi pemda atau pusat,yang terpenting adalah menghilangkan semua pungli,agar orang mau berinvestasi,”ujarnya. Dari dua wilayah yang disebutkan tersebut,jelas terungkap bahwa masalah birokrasi yang rumit dengan aneka pungli menjadi momok yang menakutkan bagi dunia investasi. Setidaknya, Jembrana dan Gorontalo bisa menjadi pelajaran bagi daerah lain untuk membangun wilayahnya. (abdul malik/islahuddin)
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/periskop/kuncinya-desentralisasi-dantransparansi-2.html
