Stimulus Fiskal - Memagari Dampak Krisis

Sunday, 01 February 2009
Sejumlah negara menjadikan stimulus fiskal sebagai instrumen ekonomi yang diandalkan untuk menghadapi krisis.Seberapa ampuh kebijakan ini mengatasi gejolak ekonomi?

Riset Alasdair Scott dari Departemen Riset Badan Moneter Dunia (International Monetary Fund/IMF) menyebutkan, stimulus fiskal merupakan salah satu alat potensial yang bisa digunakan untuk mengatasi krisis. Ibarat sebuah senjata, stimulus fiskal bisa menjadi alat ampuh untuk menanggulangi berbagai dampak krisis.

Tetapi, karena bersifat sementara, pelaksanaannya harus dilakukan secara tepat dan cermat. Hasil studi yang dipublikasi awal Oktober 2008 pada World Economic Outlook itu menyebutkan, meskipun merupakan alat potensial untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal di sisi lain justru bisa berbahaya jika tidak dikelola dan dilaksanakan dengan benar.

Pemotongan pajak bisa mengakibatkan pelemahan ekonomi jika tidak disikapi secara bijak dan cermat. Karena itu, tantangan utama bagi pembuat kebijakan adalah harus bisa memastikan bahwa kebijakan fiskal aktif––dengan mengubah rencana pengeluaran belanja dan perpajakan— bisa berjalan secara efektif.Artinya, kebijakan itu harus diimplementasikan secara cepat agar tidak menimbulkan pinjaman yang berkepanjangan di masa mendatang.

Dalam praktiknya,hasil kebijakan fiskal aktif umumnya lebih lambat dibanding kebijakan moneter sehingga harus dilakukan perubahan suku bunga dan target nilai tukar.Sementara model penstabilan otomatis (automatic stabilizer) yakni dengan mengubah angka belanja dan pajak merupakan kebijakan yang biasa terjadi dalam kondisi fluktuasi ekonomi seperti meningkatnya anggaran belanja untuk menyelamatkan angka pengangguran selama terjadi perlambatan ekonomi.

Tetapi,seringkali pula langkah kebijakan fiskal menjadi permanen. Jika ini yang terjadi, secara tidak langsung angka pinjaman publik perlahan meningkat. Studi ini menemukan bukti bahwa kebijakan fiskal aktif berdampak untuk melawan tren (countercyclical) pada negara maju.Akan tetapi,paket stimulus biasanya kurang sukses pada negara berkembang sebab ada kekhawatiran akan muncul utang, pajak, pembelanjaan, atau bahkan angka inflasi yang lebih tinggi.

Selama beberapa bulan terakhir kondisi perekonomian sejumlah negara mengalami penurunan.Kondisi ini ditandai dengan anjloknya hargaharga aset,naiknya biaya bahan baku dan kredit. Imbasnya, tingkat kepercayaan publik pun berkurang.Untuk mengatasinya, hampir semua negara di dunia secara aktif menggunakan kebijakan fiskal untuk merangsang pertumbuhan ekonomi.

Dari sejumlah negara yang menerapkan pola ini di antaranya Amerika Serikat (AS). Negeri Paman Sam itu bahkan sudah mengesahkan paket kebijakan stimulus ekonomi sejak Februari 2008.Tetapi,menurut pengamat di negeri adidaya itu, kebijakan yang diambil presiden ketika itu,George W Bush,tidak banyak membantu perekonomian AS.

Gejolak ekonomi terus terjadi di AS hingga pada tingkat yang dikatakan lebih parah dibanding depresi hebat pada era 1930-an.Terbukti, lembaga keuangan sekelas Lehman Brothers ambruk tahun lalu. Setidaknya,AS telah memberi pelajaran berharga bagi banyak negara tentang pemanfaatan kebijakan fiskal.

Artinya,para pembuat kebijakan di negara lain harus mampu mengimplementasikan kebijakan fiskal secara benar dan tepat waktu. Berdasarkan studi di atas, minimal ada tiga kriteria utama yang harus diperhatikan yakni harus tepat waktu, tepat sasaran,dan bersifat sementara. Itu sebabnya, kebijakan fiskal aktif umumnya jarang diberlakukan dibanding kebijakan moneter dalam kondisi krisis.

Umumnya, hasil penerapan model kebijakan fiskal aktif cenderung lebih lemah dibandingkan model automatic stabilizer.Selain itu, kebijakan fiskal aktif juga lebih gampang menunjukkan bias dalam pemotongan pajak dan peningkatan pembelanjaan selama krisis. Sebaliknya, peningkatan pajak dan penurunan pengeluaran selama masa perbaikan kondisi ekonomi justru melemah.

Angka pinjaman akan terus meningkat, sementara manfaat kestabilan tidak bisa segera dirasakan. Masalah lain, kebijakan fiskal di satu negara (negara maju) belum tentu kontekstual dengan negara lain (negara berkembang). Di negara maju, kebijakan fiskal aktif biasanya countercyclical.Di satu sisi pemotongan pajak dilakukan, di sisi lain angka pembelanjaan meningkat.

Artinya, kebijakan ini melawan tren.Sementara di negara berkembang umumnya kebijakan fiskal mengikuti tren. Stimulus ditambahkan selama kondisi perbaikan ekonomi dan dihentikan pada kondisi ekonomi melemah. Dengan demikian,kebijakan fiskal di negara berkembang cenderung mengakibatkan ketidakstabilan dibanding mengurangi angka fluktuasi.

Hasil riset ini menunjukkan bahwa efek kebijakan fiskal aktif memiliki dampak yang berbeda antara negara maju dan berkembang.Rata-rata untuk semua kondisi perekonomian, paket kebijakan fiskal aktif dengan anggaran 1% dari PDB sangat berhubungan dengan peningkatan PDB sekitar 0,1–0,2%.

Di negara maju, dampak jangka panjangnya juga positif dan bahkan bisa lebih tinggi.Namun, bagi negara berkembang justru sebaliknya. Secara jangka panjang justru memberikan dampak negatif. Untuk mengetahui penyebab dibalik ini perlu dilihat sejumlah indikator di antaranya rezim nilai tukar dan perdagangan terbuka, dan kemudian menemukan bahwa pinjaman yang berkepanjangan mungkin memiliki peranan penting.

Masyarakat dan kalangan bisnis pun bisa mengantisipasi kenaikan pajak dan inflasi di masa mendatang. Sementara pasar modal mungkin bisa menentukan suku bunga lebih tinggi untuk meyakinkan terhindar dari risiko ini.Hasilnya, masyarakat mampu menabung lebih banyak dengan mengurangi kebutuhan barang-barang konsumsi dan jasa. Sementara perusahaan kurang mampu berinvestasi untuk ekspansi. Apa yang harus dilakukan pemerintah?

Hasil riset ini menunjukkan bahwa jika ingin menerapkan kebijakan fiskal aktif, pemerintah perlu memastikan bahwa mereka telah memperbaiki posisi fiskal selama kondisi ekonomi normal dan berkomitmen bahwa paket stimulus hanya sementara.

Komposisi dari paket stimulus fiskal juga bisa menjadi masalah di antaranya kebijakan berbasis perubahan pada pemotongan pajak biasanya kelihatan lebih sukses dalam merangsang pertumbuhan ekonomi dibanding berbasis peningkatan pengeluaran belanja.Perubahan kebijakan fiskal perlu dikoordinasikan dengan target kebijakan moneter, termasuk peningkatan anggaran belanja yang secara partikular bisa menciptakan tekanan pada harga.

Melihat permasalahan pada kebijakan fiskal aktif tersebut,pemerintah bisa mencoba untuk meningkatkan keefektifan automatic stabilizers. Model ini memiliki respons cepat dan simetris di antaranya pendapatan pajak meningkat ketika pengeluaran meningkat. Demikian juga sebaliknya terjadi pada fluktuasi siklus bisnis. Artinya, model ini memiliki manfaat yang lebih alami dibanding model kebijakan fiskal aktif. (abdul malik/islahuddin/ faizin aslam)
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/209774/