Stimulus Fiskal - Stimulus,Pelumas Ekonomi

Sunday, 01 February 2009
Menghadapi dampak krisis global tidak cukup hanya dengan satu amunisi. Kini banyak negara di dunia membutuhkan ”mesin baru” untuk pertumbuhan ekonomi.

Paket stimulus fiskal merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan banyak negara di dunia, termasuk Asia.Tujuannya jelas untuk menghadapi dampak krisis global yang terus berlangsung. Banyak negara di dunia telah merevisi target pertumbuhan ekonominya.

Selain itu, hampir semua negara di dunia menggelontorkan paket stimulus fiskal. Tujuannya tidak lain, bagaimana menyelamatkan kondisi perekonomian di dalam negerinya masing-masing. Berdasarkan data yang dilansir Departemen Keuangan (Depkeu), Singapura merupakan negara yang merevisi target pertumbuhan paling banyak.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Negeri Tumasik yang sebelumnya ditarget 3,5% pada 2009,kini dikoreksi anjlok menjadi minus 5%.Sementara negara di Asia yang merevisi target pertumbuhan ekonomi paling sedikit adalah China. Pertumbuhan ekonomi Negeri Tirai Bambu itu sebelumnya diproyeksi 9,3%, kemudian dikoreksi menjadi 8%. Beberapa negara lain juga melakukan hal yang sama.

Amerika Serikat (AS) misalnya sebelumnya menargetkan pertumbuhan 0,1% direvisi menjadi minus 0,8%.Kemudian, Inggris dari minus 0,1% menjadi minus 1,3%,Jepang 0,5% menjadi -0,2%,Korea 3,5% menjadi 2,5%,Australia 2,2% menjadi 1,7%, India 6,9% menjadi 6%,Thailand 4,5% menjadi 2,0%,dan Malaysia 4,8% menjadi 0,2%. Sementara Indonesia target pertumbuhan ekonomi 2009 yang sebelumnya dipatok 6% direvisi menjadi 4,5–5,5%.

Malaysia termasuk negara yang menerapkan kebijakan stimulus fiskal dengan angka tertinggi di antara negara lainnya. Negeri Jiran itu mengalokasikan 4,4% dari PDB untuk stimulus fiskal 2009. Sementara negara lainnya seperti AS menentukan stimulus fiskal sebesar 1,2% dari PDB, Inggris (1,1%), China (0,6%),Jepang (1,0%),Korea Selatan (0,9%), Australia (1,5%), India (0,9%), Singapura (1,1%),Thailand (1,8%), Malaysia (4,4%), dan Indonesia (1,4%).

Hingga saat ini rencana paket stimulus yang direncanakan pemerintah masih diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).Terakhir,Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memaparkan rencana kebijakan ini kepada DPR, Selasa (27/1). Setelah itu,muncul pro dan kontra. Meski begitu, stimulus fiskal yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp71,3 triliun harus dilakukan untuk membantu perekonomian dalam negeri.

”Tidak ada kebijakan yang dapat memuaskan semua pihak secara merata. Tapi, pemerintah memperhatikan semua keperluan masyarakat menghadapi imbas krisis ekonomi global ini secara proporsional. Artinya,kebijakan diberikan berdasarkan kebutuhan mendesak masing-masing untuk mengamankan pengangguran, kemiskinan,dan tentunya berdasarkan prioritas waktu dan jumlah,”kata Deputi Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawady kepada SINDO.

Menurut Edy, pemerintah telah melakukan diagnosa permasalahan yang dihadapi semua sektor usaha dan perkembangan daya beli masyarakat sehingga kebijakan yang dibuat pun harus lintas sektoral. Paket stimulus ini memang akan dialokasikan untuk beberapa bidang di antaranya untuk penghematan pembayaran pajak (tax saving) yakni untuk tarif pajak penghasilan (PPh) badan, orang pribadi,dan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dengan alokasi sebesar Rp43 triliun (0,8% dari PDB).

Kemudian untuk subsidi pajak bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP) kepada dunia usaha dan rumah tangga sasaran (RTS).Sektor ini di antaranya insentif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk eksplorasi migas dan minyak goreng Rp3,5 triliun (0,07% dari PDB).

Kemudian bea masuk bahan baku dan barang modal Rp2,5 triliun (0,05% dari PDB),PPh karyawan sebesar Rp6,5triliun(0,12% dariPDB), serta PPh panas bumi Rp0,8 triliun (0,02% dari PDB). Sedangkan sektor ketiga adalah untuk subsidi dan belanja negara kepada dunia usaha dan lapangan kerja di antaranya penurunan harga atau subsidi solar Rp2,8 triliun (0,05% dari PDB), diskon tarif beban puncak untuk industri Rp1,4 triliun (0,03% dari PDB),tambahan belanja infrastruktur Rp10,2 triliun (0,2% dari PDB), serta perluasan PNPM Rp0,6 triliun (0,01% dari PDB).

Pemerintah yakin stimulus fiskal ini akan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat, daya saing, dan daya tahan usaha dan ekspor, serta peningkatan belanja infrastruktur padat karya. Kebijakan pemerintah ini harus dibuktikan. Edy menegaskan,fokus sasaran program pengamanan krisis pemerintah adalah pada ketahanan pangan dan energi, pengangguran, dan pertumbuhan sehingga upaya untuk menjaga daya saing usaha dan daya beli masyarakat perlu dilakukan.

”Sejak dini pemerintah sudah melakukan stimulus fiskal berupa perluasan pemberian fasilitas diskon PPH sebesar 30% bagi investasi melalui PP 62/2008. Berlanjut dengan menurunkan pajak ekspor menjadi 0% agar ekspor sawit mentah menjaga daya saing.

Diikuti pencabutan beban bea masuk bahan baku ban agar ekspor ban tetap terjaga, dan penurunan PPNBM produk elektronik agar daya beli masyarakat meningkat untuk mendorong produksi,”paparnya.

Selain itu, kata dia, stimulus fiskal juga digunakan untuk menjaga daya saing dari gangguan impor dengan memberikan beban tarif safeguard (perlindungan) bagi produk impor tertentu seperti keramik dan kimia. Yang jelas kebijakan ini dilakukan oleh banyak negara.

Namun, efektivitasnya memang masih dipertanyakan banyak kalangan. Masalahnya, seberapa efektif program ini bisa tepat waktu dan tepat sasaran. Meski demikian, langkah pemerintah untuk menyediakan stimulus ini bisa dianggap sebagai mesin baru untuk menggenjot pertumbuhan perekonomian sebab dampak resesi global tidak hanya menghantam negaranegara maju,tapi juga negara berkembang di Asia.

Sebagaimana dilansir The Economist (29/1), dua orang ahli ekonomi Bank HSBC, Frederic Neumann dan Robert Sebelum-Wandesforde melaporkan bahwa negara-negara di Asia dilanda resesi ganda yakni resesi internal domestik dan eksternal. Permintaan domestik yang sebelumnya diharapkan menjadi bantalan karena pasar ekspor melemah, kenyataannya hal itu dihantam oleh dua kekuatan.

Pertama, akibat gejolak harga pangan dan minyak pada semester pertama 2008, sehingga mengoyak tingkat daya beli masyarakat dan daya tahan perusahaan.Pangan dan minyak merupakan dua komoditas yang sangat diperhitungkan memiliki porsi besar dalam pengaruhnya terhadap perekonomian di Asia, di bandingkan benua lainnya.

Kedua, pada beberapa negara termasuk China,Korea Selatan,danTaiwan memberlakukan kebijakan moneter secara lebih ketat guna menghambat pengeluaran domestik. Dengan kebijakan ini, tampaknya pengetatan persyaratan kredit di China justru membekukan kinerja industri properti ketimbang bisa tumbuh dengan baik.Dua jenis resesi ini saling menguatkan satu sama lain.

Disisilain,lesunya pasardomestik diakibatkan oleh anjloknya pasar ekspor,yang memaksa perusahaan untuk mengurangi investasi dan tenaga kerja.Dengan kondisi ini,wajar jika negara-negara di Asia membutuhkan mesin baru, tidakhanya untukbisaselamat dari dampak krisis,tetapi juga agar perekonomiannya bisa tetap tumbuh,salah satunya melalui stimulasi fiskal. (abdul malik/islahuddin/ faizin aslam)
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/209766/