Utamakan Penyelamatan Sektor Riil

Monday, 15 December 2008
Banyak kalangan menilai pemerintah harus mengutamakan sektor riil demi menyelamatkan perekonomian di dalam negeri di tengah guncangan krisis yang entah kapan berakhir.


Krisis keuangan global telah berimbas pada krisis likuiditas akibat penanam modal telah menarik dananya dari Indonesia. Mau tidak mau,sektor riil pun terkena getahnya. Di satu sisi, krisis likuiditas mengakibatkan proses pencairan kredit perbankan semakin ketat sehinggamengganggupenyaluran permodalan bagi industri.

Sementara di sisi lain, industri yang mengekspor produknya ke Amerika Serikat (AS) kini terancam kehilangan pasar. Sebab, penyerapan pasar Negeri Paman Sam itu dipastikan anjlok seiring krisis keuangan yang belum kunjung teratasi.Tidak mengherankan, sektor riil di dalam negeripunikut kelimpunganakibat dampakkrisisglobal,selain gelombang ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) merebak di mana-mana.

Meski saat ini sektor finansial, termasuk nilai tukar dan perbankan di dalam negeri terkena dampak krisis global, sejumlah kalangan menilai bahwa menyelamatkan sektor riil haruslah diutamakan. Ini terbukti dari kebijakan dana talangan USD700 miliar pemerintah AS yang sebelumnya direncanakan untuk membeli aset-aset keuangan, tetapi kemudian diubah, digunakan untuk menguatkan permintaan pasar dalam negeri adidaya itu.

Keputusan AS ini masuk akal, sebab 75% produk domestik bruto (PDB)-nya disumbang dari sektor riil. Kebijakan Washington ini juga dilakukan banyak negara lainnya guna terhindar dari dampak krisis global saat ini. Di dalam negeri,pemerintah pun berupaya melakukan hal serupa. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkomitmen akan terus berupaya mengembangkan dan menjaga sektor riil dari terpaan krisis ekonomi.

Ini merupakan satu-satunya cara untuk menyelamatkan industri dalam negeri serta mencegah terjadinya gelombang PHK massal.Kenyataannya, sektor riillah yang menyerap tenaga kerja paling banyak, terutama sektor manufaktur. ”Sektor riil selama ini sudah terbukti sebagai safety belt di saat krisis 1998 dan menghadapi krisis tahun ini, maka solusinya tetap mengembangkan dan mempertahankan usaha kecil dan menengah,” ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat jumpa pers seusai evaluasi kredit usaha rakyat (KUR) kepada wartawan di Gedung BRI, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta,Jumat (5/12).

Itu sebabnya, pemerintah masih mengandalkan program KUR sebagai salah satu cara untuk mengembangkan sektor riil.Sebagaimana dikutip Okezone.com,Presiden SBY menilai perlu adanya kecermatan dan antisipasi menghadapi dampak krisis.Sebab, di saat krisis keuangan global, tidak mungkin ada negara yang bisa kebal.

Di antaranya, pemerintah akan terus mengekspansi sektor fiskal dan terus menjalankan proyek-proyek infrastruktur pada 2009 serta menciptakan proyek baru di tahun-tahun mendatang untuk menyerap tenaga kerja yang lebih besar lagi. Di sisi lain, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Hartadi A Sarwono juga mengakui dampak krisis global semakin nyata.

Secara makro, dampak krisis global akan terlihat dari sisi produk domestik bruto (PDB) dan inflasi. Volume perdagangan pun menurun dari 4,1% menjadi 2,1%. Selain itu, penurunan kegiatan ekonomi Indonesia akan terjadi,meskipun kuartal III-2008 masih di atas 6%. Namun,pada kuartal IV 2008 diprediksi akan lebih rendah daripada kuartal III 2008 akibat meluasnya krisis global.

”Lembaga donor internasional seperti World Bank dan IMF juga telah menurunkan target pertumbuhan ekonomi dunia.Hal ini merupakan bukti adanya perlambatan ekonomi menyeluruh,”ujarnya. Apapun dampak krisis global tidak bisa lagi dianggap main-main. Getahnya sudah tidak lagi dirasakan di tingkat likuiditas dalam pasar saham dan valuta asing,melalui penarikan atau pelarian modal, tetapi juga dirasakan sektor riil.

Peneliti Ekonomi Direktorat Kebijakan Moneter BI Wiwiek Sistowidayat mengatakan, kondisi likuiditas masih ketat sehingga perbankan masih menahan dananya masing-masing. Artinya, penyaluran permodalan bagi industri di sektor riil pun masih sangat ketat.Padahal, menurut Wiwik, dengan penurunan aturan GWM (giro wajib minimum) rupiah yang diterapkan BI, itu telah menambah likuiditas di pasar sebesar Rp50 triliun.

”Meski GWM telah diturunkan, pasar tidak mau bergerak karena ada ketidakpastian dan ketidakpercayaan di antara perbankan akibat krisis yang terjadi, jadi mereka masing-masing melakukan holdlikuiditasnya, ”tuturnya. Ini tidak bisa disalahkan, sebab kondisi yang tidak menentu menuntut banyak pihak untuk berusaha menyelamatkan diri dari krisis.

BI juga sudah mengeluarkan kebijakan penurunan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 9,25%. Harapannya, kebijakan ini bisa memperlonggar kondisi likuiditas di pasar. BI juga menurunkan repo ratenya agar bank mempunyai alternatif untuk memperoleh likuiditas lewat BI. Rencana pemerintah untuk menggelontorkan anggaran lebih dari Rp100 triliun juga diharapkan bisa membantu likuiditas.

Meski demikian, menurut Wiwik, kebijakan moneter saja tidak cukup, tapi juga harus dibarengi kebijakan fiskal. Jadi, kebijakan makro diikuti dua sisi ini, yaitu fiskal dan moneter. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengakui, banyak industri di dalam negeri yang mengurangi kapasitas produksinya hingga 30%.

”Itu artinya pekerjaan semakin berkurang dan mau tidak mau, kami harus mengurangi karyawan,” ujarnya kepada SINDO (24/11). Untuk itu, sudah semestinya pemerintah membantu menyuntikkan dana untuk membantu sektor riil agar tetap bisa bertahan. Menurutnya, semua sektor industri, seperti tekstil, sepatu,manufaktur, elektronik, terutama industri ekspor,memerlukan bantuan dari pemerintah menghadapi ancaman PHK.

”Khususnya bantuan untuk biaya-biaya tinggi dan memperbaiki iklim investasi karena perusahaan sedang mengalami kesulitan pendanaan. Perusahaan sedang kebingungan menghadapi krisis ini sehingga mereka juga belum tahu cara lain yang harus dilakukan, kecuali perumahan dan PHK,”tuturnya. Desakan penyelamatan sektor riil juga diungkapkan pengamat pasar uang Farial Anwar.

Menurutnya, sektor riil selalu mengalami ketidakadilan. Sebab, apabila terjadi gejolak di pasar modal, sektor riil juga ikut merasakan dampaknya, terutama dengan fluktuasi nilai tukar rupiah dan krisis likuiditias.

Maka, dia mengimbau kepada pemerintah untuk lebih fokus membangun sektor riil ketimbang sektor pasar uang. Sebab, sektor riillah yang menjadi sumber mata pencaharian bagi sekitar 220 juta penduduk Indonesia,bukan pasar saham yang hanya menjadi sumber pencaharian bagi segelintir orang. (abdul malik/islahuddin/ faizin aslam)

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/195899/