Merencanakan Dana Pendidikan Anak - Mulai dari yang Kecil

Saturday, 06 June 2009

Perencanaan dana pendidikan tidak melulu hanya monopoli kalangan menengah ke atas.Seluruh lapisan masyarakat bisa melakukannya,sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Ada anggapan yang menyebutkan,pendidikan di Indonesia masih membutuhkan biaya yang mahal. Untuk itu, diperlukan perencanaan keuangan yang baik.Jika ingin merencanakan pendidikan dengan baik bagi buah hati,sebaiknya merencanakan dana pendidikan sejak dini.Dana pendidikan bisa mulai dipikirkan serta disiapkan sejak anak lahir dengan menyisihkan sebagian pendapatan rutin tiap bulan atau pada waktu tertentu secara rutin. Memang,merencanakan dana pendidikan dengan menyisihkan sebagian pendapatan terkesan hanya bisa dilakukan kalangan berduit. Namun, asumsi itu salah. Dengan prinsip dasar bahwa pendidikan anak adalah sangat penting demi masa depannya, semua orangtua wajib merencanakannya sejak dini.Dengan begitu,setiap orang dengan penghasilan berapa pun harus mulai memikirkan rencana pendidikan anakanaknya. Baik itu orangtua yang memiliki penghasilan tetap maupun tidak. “Saya tidak sepakat jika dikatakan bahwa perencanaan dana pendidikan hanya bisa dilakukan masyarakat menengah. Semua lapisan masyarakat bisa melakukannya,”ungkap Perencana Keuangan pada TGRM Financial Planning Services Taufik Gumulya kepada Seputar Indonesia(SI). Apalagi saat ini pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan wajib belajar 9 tahun gratis ditanggung anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Orangtua cukup merencanakan pendidikan anak untuk jenjang SMU maupun perguruan tinggi. Misalnya, berinvestasi minimal Rp127.000 per bulan selama 12 tahun dengan bunga sebesar 16%, maka bisa mendapatkan hasil keuntungan Rp5 juta.Yang menjadi permasalahan, Rp127.000 bisa dianggap cukup besar oleh masyarakat kalangan bawah. Sementara investasi jasa reksa dana minimal Rp100.000 per bulan.Jika ada instrumen yang lebih rendah dari itu,bisa saja digunakan. Seandainya Rp100.000 tidak bisa terkumpul dalam waktu 1 bulan,maka harus disimpan hingga mencapai angka tersebut untuk kemudian diinvestasikan di reksa dana. Kunci menggunakan reksa dana adalah ada unsur disiplin. Apabila orangtua hanya bisa mengumpulkan Rp100.000 per dua atau tiga bulan,maka setiap dua atau tiga bulan itulah menginvestasikan uangnya ke reksa dana. Sebenarnya,menurut Taufik,masyarakat bawah bisa berinvestasi di reksa dana dengan campur tangan pemerintah. Faktanya,golongan masyarakat bawah merupakan jumlah terbesar dari total populasi di negeri ini. Bisa saja pemerintah mengupayakan adanya manajer investasi yang sanggup mengelola uang di bawah Rp30.000 per bulan dengan bantuan regulasi pemerintah.Patut dicatat,meski nominal angkanya sedikit, dengan kuantitas yang besar, sangat mungkin jumlah yang terkumpul banyak. Selain itu, pemerintah bisa mengupayakan edukasi ke masyarakat agar mereka melek finansial. “Katakanlah mereka investasi sebulan hanya Rp25.000, yang penting nantinya anak tetap bisa sekolah.Meski nanti lembaga pendidikannya adalah sekolah negeri, jika pendanaannya disiapkan sejak dini maka hal itu bisa teratasi,”ujar Taufik. Memang ada rencana pemerintah akan menggratiskan biaya pendidikan hingga tingkat SMU.Tetapi, ketika biaya pendidikan masuk perguruan tetap tinggi, hal itu akan menjadi permasalahan tersendiri. Dengan mulai melek finansial sejak dini, masyarakat tidak terlalu berat karena sudah disiapkan dengan investasi yang hanya sebesar Rp25.000 per bulan dalam jangka waktu tertentu. “Berdasarkan estimasi saya, hanya dengan investasi Rp30.227 per bulan selama 18 tahun, bisa terkumpul uang Rp40 juta. Jadi dari prediksi angka ini, sebenarnya pemerintah bisa hitung agar target pendidikan masyarakat bisa tercapai. Sehingga masyarakat golongan sangat lemah, paling tidak investasi dana pendidikannya bisa menggunakan angka tersebut,”paparnya. Sayangnya,hingga saat ini masih belum ada regulasi yang mengatur hal secara lintas institusi.Mulai dari regulator (pemerintah), kemudian lembaga pendidikan hingga edukasi ke masyarakat melalui perencanaan keuangan. Padahal, jika pola ini bisa berjalan, tidak ada lagi kisah masyarakat yang tidak bisa mengenyam pendidikan tinggi hanya karena faktor ekonomi. Yang terpenting adalah secara dasar masyarakat harus mampu mendisiplinkan dirinya. Misalnya, masyarakat dengan penghasilan sekitar Rp300.000 per bulan harus bisa menyisihkan 10% untuk perencanaan dana pendidikan anaknya. Demikian juga dengan wiraswasta atau pekerja sektor informal lainnya. Setiap penghasilan yang didapatkan sudah semestinya disisihkan 10% untuk pendidikan anak.Tentu saja ini bisa dilakukan apabila masyarakat sudah bisa menghitung standar kebutuhan hidup minimum yang dibutuhkannya. Standar ini akan berbeda-beda setiap orang. “Kuncinya adalah konsistensi dan disiplin. Jika masyarakat terbiasa menggunakan uang secara disiplin, maka dana pendidikan tidak akan lagi menjadi beban. Inilah kunci investasi di reksa dana,”tutur Taufik. Rumus utama yang harus diperhatikan dalam merencanakan dana pendidikan adalah kenaikan biaya pendidikan selalu melebihi angka inflasi. Selain itu, berapa pun penghasilan orangtua, harus disisihkan minimal 10% dari pendapatan untuk dialokasikan sebagai dana pendidikan anak.Tanpa melakukan hal tersebut, orangtua akan kesusahan sendiri nantinya. “Namun, ada pula masyarakat yang berkilah penghasilan selama ini paspasan untuk kebutuhan sehari-hari saja kurang,apalagi jika diambil dan disisihkan 10%?”ungkapnya. Menurut Taufik, hal tersebut kembali ke pribadi orangtua masing-masing, yakni bagaimana membiasakan diri disiplin menyisihkan penghasilan demi masa depan anak.Hal itu bukan lagi masalah kehidupan yang serbakurang.Tetapi, orangtua memang harus bisa “memaksa” diri sendiri agar menyiapkan masa depan anaknya bisa menjadi lebih baik. Secara sederhana,komponen utama dari 100% penghasilan adalah untuk investasi pendidikan anak (10%),menabung (10%), cicilan dan kredit (20%), serta asuransi (10%). Sementara 50% sisanya untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup. “Jika komponen-komponen ini tidak mampu dipenuhi, minimal 10% dari penghasilan adalah untuk persiapan dana pendidikan anak. Jadi, kita harus berpikir bahwa penghasilan kita hanya 90%,”ujarnya. Taufik menyarankan apabila mengambil asuransi, pilihan terbaik adalah mengambil jasa yang membayar premi tahunan bukan per bulan. Jika mengambil asuransi bulanan,potensi kehilangannya tinggi. Tidak menutup kemungkinan pada satu ketika ada kebutuhan- kebutuhan penting mendadak yang akhirnya harus mengalahkan kebutuhan untuk membayar premi asuransi bulanan. Jika itu tidak dibayarkan sebelum masa pertanggungan selesai, investasi yang dilakukan akan hilang siasia. Sementara jika mengambil tahunan, potensi kehilangannya semakin kecil. “Jika membayar bulanan, potensi tidak disiplin dalam membayar tinggi, sementara kalau tahunan potensial untuk disiplin karena hanya membayar sekali dalam setahun,”ujarnya lagi. Meski begitu,banyak orangtua yang justru melakukan kesalahan karena menganggap pendidikan anak sebagai investasi. Orangtua seperti itu umumnya mengharapkan “pengembalian” dari investasinya. Jadi, orangtua mengharapkan si anak akan membalas budi dengan menanggung biaya orangtua ketika si anak sudah mulai bekerja nantinya. Ini pandangan keliru,karena yang benar adalah: pendidikan anak merupakan kewajiban orangtua, bukan investasi sehingga tidak ada kewajiban anak untuk mengembalikan biaya pendidikan tersebut dalam bentuk apa pun. Setidaknya, para orangtua harus memahami petuah bijak yang menyebutkan,bukan masalah seseorang (orangtua) akan mati, tetapi bagaimana dia berpikir keluarganya akan hidup lebih lama. Intinya, orangtua harus punya perencanaan bagi keluarganya. (abdul malik /islahuddin/faizin aslam)

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/244832/