Pendidikan Gratis, Mahal, atau Berkualitas? ; Montessori dan Gaya Kaki Lima

Saturday, 09 May 2009

BELUM meratanya akses pendidikan bagi masyarakat miskin di perdesaan justru menumbuhkan lembaga pendidikan alternatif. Jika pendidikan formal menawarkan program yang rigid dan standar tinggi, sekolah informal bermanajemen partisipatif.Namun,belum banyak contoh sekolah alternatif di Indonesia yang bisa bertahan,bahkan mencapai keberhasilan. Sebab, sekolah yang didirikan atas swadaya gotong-royong masyarakat itu tidak jarang menghadapi hambatan birokrasi yang tidak bersahabat. Meski demikian ada pula beberapa contoh lembaga pendidikan informalyangberhasileksis,bahkan lulusannya mampubersaingdengan lulusan sekolah formal. Bagaimanapun, menurut Direktur Eksekutif Yayasan Jaringan Relawan Kemanusiaan I Sandyawan Sumardi,sampai kapan pun sekolah informal akan tetap ada.Menurut pria yang sering disapa Romo Sandyawan ini, perumpamaan sekolah alternatif bagaikan keberadaan pedagang kaki lima (PKL). Semakin digusur akan semakin menjamur.Apabila PKL merupakan bentuk reaksi masyarakat atas menjamurnya mal-mal atau pusat perbelanjaan besar. Sebaliknya, sekolah alternatif merupakan bentuk autokritik terhadap sistem pendidikan formal yang selama ini tidak memberikan ruang belajar partisipatif bagi siswa. Selainitu,kegagalansekolahformal untuk menyediakan akses bagi masyarakat miskin di perdesaan maupun di pinggiran kota menjadi kritik selanjutnya. Slogan pendidikan gratis bagi wajib belajar 9 tahun yang akhir-akhir ini didengungkan pemerintah belum juga dirasakan buktinya oleh masyarakat. Apalagi kategorisasi lembaga pendidikan nasional, internasional, atau lainnya semakin mengamini komersialisasi pendidikan. Artinya anak-anak miskin belum memiliki akses yang setara untuk mengenyam pendidikan berkualitas sebagaimana layaknya dirasakan anak dari kalangan berduit. “Maraknya sekolah alternatif seharusnya menjadi tamparan telak bagi sistem pendidikan di Indonesia. Selalu akan ada, biarpun digusur seperti apa.Bahkan semakin digusur dengan semakin keras akan semakin banyak.Karena yang dibunuh bukan kemiskinannya, tapi orang miskinnya,” kata Romo Sandyawan kepada harian Seputar Indonesia dalam acara peluncuran lembaga jejaring sekolah alternatif, Sekolah Tanpa Batas, di Utan Kayu,Jakarta (7/5). Menurut Romo Sandyawan, seharusnya antara sekolah formal dan informal bisa bekerja sama.Sebab keduanya memiliki kelebihan yang bisa saling mengisi.Sistem sekolah formal cenderung rigid dan banyak aturan sehingga membuat anak didik tidak bebas mengekspresikan ketertarikannya pada bidang kajian tertentu. Kelebihannya, pendidikan formal memiliki sistem sudah mapan,mulai standar pengajar,kurikulum,jam pelajaran, perpustakaan hingga sarana yang memadahi pula. Sementara sistem pendidikan informal tidak rigid yang melibatkan anak didik dan orangtua siswa.Karena itu,siswa lebih bebas berekspresi atas bidang yang disenanginya sehingga bisa total mengembangkan bakatnya. Kekurangannya, sarana lembaga pendidikan informal kurang memadai dan lebih mengandalkan gotong-royong pelibatan masyarakat atau komunitas. Apa pun keberadaan sekolah formal, awalnya itu didasari atas keprihatinan masyarakat akan sistem pendidikan formal yang tidak memberikan ruang kritis berpikir bagi anak didik. Selain itu,masih banyaknya masyarakat miskin yang belum bisa mengakses pendidikan formal membuat banyak kalangan bahu-membahu membangun sekolah sendiri. Tujuannya hanya satu, yaitu agar anak cucu mereka tetap bisa mengenyam pendidikan meskipun dengan sarana dan infrastruktur seadanya. Beberapa sekolah alternatif di dalamnegeriyangsudaheksisdandiakui keberadaannya adalah Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sururon, SekolahBaleRahayatdiKabupaten Garut,Sekolah Alternatif Qoryah Toyyibah di Kalibening Salatiga. Hingga saat ini belum ada data resmi yang melansir jumlah keseluruhan sekolah alternatif di Indonesia. Menurut Direktur Eksekutif Sekolah Tanpa Batas Bambang Wisudo, jumlah sekolah alternatif yang eksis masih berkisar puluhan sehingga belum mampu menjawab kesetaraan akses pendidikan bagi semua anak miskin di Indonesia.Menurut dia,masih ada banyak hal yang perlu dibenahi dari keberadaan sekolah alternatif di Indonesia. Mulai manajemen pengelolaan hingga cara menduplikasi kesuksesan sekolah alternatif di satu wilayah untuk diterapkan di wilayah lain di Indonesia. “Di AS saja yang sistem pendidikannya neoliberal, jumlah lembaga pendidikan alternatif mencapai ratusan. Bahkan ada satu sekolah alternatif yang sudah lebih dari 35 tahun eksis sehingga kita bisa mengadopsi sistem yang mereka pakai agar bisa kita terapkan di sini,”ungkapnya. Mengenai output sekolah alternatif, Wisudo menjamin lulusan sekolah informal dan formal memiliki kualitas yang bersaing.Namun, sayangnya, hingga saat ini produk hukumdinegeriinibelummemberikan ruang bagi lulusan sekolah alternatif untuk diakui bersaing dengan lulusan sekolah formal. Menurut Wisudo,tidak perlu ada kekhawatiransekolahalternatifakan mampu menggeser peran sekolah formal.Sebab biasanya sekolah alternatif memilih jalur non-mainstream. Yang perlu dicatat, tidak jarang sekolah alternatif mampu memengaruhi terjadinya perubahan di sekolah formal. Penerapan metode montessoridisekolah-sekolahformal, yang dulunya merupakan gagasan Dr Maria Montessori,seorang pendidik dariItaliadiakhirabadke-19danawal abad ke-20 awalnya dari sekolah. Metode ini diterapkan di sekolah alternatif. Namun akhirnya hal itu berkembangdanjustruditerapkandi lembaga pendidikan formal. (abdul malik /islahuddin/faizin aslam). http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/237013/