Kerawanan Pemilu - Memetakan Kerawanan Pemilu

Sunday, 29 March 2009
Terganggunya distribusi logistik surat suara sangat rentan dan bisa mengakibatkan tertundanya pelaksanaan pemilihan umum (pemilu).

Persyaratan mengantongi status sebuah negara demokrasi adalah dengan melibatkan suara rakyat dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat.Namun karena masalah teknis, yakni terganggunya distribusi surat suara, proses demokrasi bisa terhambat.

Bagaimanapun suara rakyat adalah paling utama dalam pelaksanaan demokrasi karena proses pelibatan rakyat dalam pemilu tidak bisa dianggap main-main. Memang diakui kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas belasan ribu pulau dalam 33 provinsi sangat potensial menjadi kendala utama dalam hal distribusi logistik pemilu.

Namun, pernyataan yang dilansir Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),Jumat (27/3), tentang 18 dari 33 provinsi di Indonesia rawan kekurangan suara sungguh tidak bisa diabaikan. Bagaimana tidak, pelaksanaan pemilu tinggal hitungan hari.Tetapi, segala persiapan, termasuk menyangkut surat suara,masih banyak ditemukan masalah, baik itu kekurangan, rusak,ataudistribusinyabelum sampai.

Jika sudah tiba hari H ternyata surat suara belum terdistribusi dengan baik, pelaksanaan pemilu terancam tidak serentak. Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina Sitorus menyatakan, kesimpulan kerawanan ini akibat masih ada kabupaten/kota di 18 provinsi yang mengalami kekurangan dan kerusakan surat suara paling sedikit 6,3 juta lembar.

Sebagaimana dikutip Seputar Indonesia (SI), Sabtu (28/3), Bawaslu mencatat, total jumlah kekurangan dan kerusakan surat suara pada kabupaten/ kota tersebut sebesar 6.336.905 lembar. Perinciannya, 2.683.927 surat suara yang rusak dan 3.652.978 surat suara yang kurang.“Kekurangan surat suara ini terjadi karena perubahan daftar pemilih tetap sehingga harus dimintakan pengganti,” ujar Agustiani.

Menurut Bawaslu, beberapa daerah yang rawan surat suara adalah Sumatera Utara (1 kabupaten), Sumatera Barat (3 kabupaten),Sumatera Selatan (2 kabupaten), Bengkulu (1 kabupaten), Bali (5 kabupaten), Nusa Tenggara Barat/ NTB (5 kabupaten),Nusa Tenggara Timur/NTT (7 kabupaten),Kalimantan Barat (1 kabupaten), Kalimantan Tengah (1 kabupaten), Kalimantan Timur (3 kabupaten), Sulawesi Selatan (2 kabupaten), Sulawesi Tenggara (2 kabupaten), dan Maluku (2 kabupaten).

Hal serupa juga terjadi di Pulau Jawa. DKI Jakarta, Jawa Barat (1 kabupaten), Jawa Tengah (5 kabupaten), Jawa Timur (2 kabupaten), dan Banten (3 kabupaten).Data ini menyebutkan, jumlah surat suara yang rusak paling banyak di Provinsi Jawa Barat sebanyak 813.089 lembar.

Sementara di DKI Jakarta masih kekurangan 1.093.230 lembar surat suara.“Total surat suara yang kurang tersebut belum termasuk ratusan ribu surat suara yang akan dikirim ke sejumlah kabupaten di Provinsi Papua Barat dengan bantuan Tentara Nasional Indonesia (TNI),”ujarnya.

Bagaimanapun pelaksanaan Pemilu Legislatif 9 April sudah dekat sehingga kesigapan dalam mengatasi masalah distribusi logistik ini harus bisa cepat diatasi. Jika tidak, akan ada banyak wilayah di Indonesia yang terancam tidak bisa melaksanakan pemilu secara serentak. Jika demikian halnya, akan dibutuhkan energi ekstra ketika pemilu tidak bisa dilakukan bersama secara nasional.

Berdasar data KPU,Jawa Barat yang jumlah surat suara rusaknya terbanyak merupakan provinsi dengan jumlah calon legislator (caleg) DPR RI terbanyak dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa. Suara sekitar 101 juta pemilih di Pulau Jawa yang tercatat di KPU per 21 Maret 2009 harus diperebutkan 5.921 caleg DPR RI yang terbagi dalam 39 daerah pemilihan (dapil).

Perinciannya,jumlah pemilih terbanyak Provinsi Jawa Timur sekitar 29,5 juta yang mewakili 22 kursi di DPRdantersebardalam11dapilserta diperebutkan 1.483 caleg DPR. Sementara di Jawa Barat, jumlah pemilih hanya sekitar 29 juta yang tersebar di 11 dapil yang mewakili 91 kursi dan diperebutkan 1.806 caleg DPR.Dengan demikian persaingan para caleg di Jawa Barat akan lebih sengit.

Apalagi dengan ancaman kerusakan atau terlambatnya distribusi surat suara yang bisa mengakibatkan pelaksanaan pemilu tertunda.Maka,strategi pemenangan yang dilakukan akan lebih menguras energi.Selain itu,terdapat 26 caleg Dewan Perwakilan Daerah (DPD),1.535 caleg DPRD di Provinsi Jawa Barat, sementara di Jawa Timur caleg DPD 31, caleg DPRD 1.698 ikut meramaikan pesta rakyat lima tahunan itu.

Sementara NTT, provinsi yang jumlah kabupaten rawan suaranya terbanyak,yakni tujuh kabupaten, mewakili 2,76 juta pemilih yang tersebar di dua dapil dan mewakili 13 kursi di DPR.Suara pemilih dari NTT harus diperebutkan oleh 307 caleg DPR,40 caleg DPD,dan 1.081 caleg DPRD provinsi.

Sementara di Bali yang lima kabupaten rawan surat suara merupakan provinsi yang mewakili 2,66 juta pemilih dalam satu dapil.Suara rakyat Bali mewakili 9 kursi di DPR yang diperebutkan 154 caleg DPR, 30 caleg DPD,dan 801 caleg DPRD.Artinya jika tertunda,pelaksanaan pemilu akan potensial menimbulkan konflik, sebab ada banyak pihak yang terlibat dan berkompetisi dalam memperebutkan suaranya di dapil masing-masing.

Menanggapi kekhawatiran banyak pihak terkait kerawanan pelaksanaan pemilu yang tidak serentak ini, anggota KPU Syamsulbahri memastikan jajarannya sudah berupaya untuk mengatasinya. Selain kerja sama dengan pelibatan bantuan dari aparat TNI, KPU pusat sudah berkoordinasi dengan jajarannya di daerah untuk segera mengatasi masalah distribusi logistik pemilu.

Bagaimanapun KPU harus memastikan segala jadwal pelaksanaan tahapan pemilu harus sesuai rencana. “Semua material kebutuhan pelaksanaan pemilu sudah kita siapkan.Kami juga sudah berkoordinasi dengan aparat di provinsi, bahkan hingga ke TPS-TPS. Jadi kami harus memastikan pada penyelenggaraan hari H semua sudah siap,”ujarnya. Hal senada diungkapkan Sekjen KPU Suripto Bambang Setyadi.

Menurutnya KPU akan terus melakukan distribusi surat suara pengganti bagi surat suara yang dinyatakan rusak dan akibat perubahan daftar pemilih tetap pascakeluarnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dia mengungkapkan,untuk surat suara tambahan tersebut pengiriman akan dipercepat.”Kita sudah sepakat dengan rekanan untuk mengirimkan surat suara dengan pesawat sehingga lebih cepat,”katanya sebagaimana dikutip Seputar Indonesia, Sabtu (28/3). (abdul malik/islahuddin/ faizin aslam)
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/224885/