Gelombang Itu Tak Terbendung

Sunday, 23 November 2008
Krisis ekonomi global yang kini berlangsung mengancam sejumlah sektor usaha di Tanah Air,khususnya manufaktur padat karya. Dampaknya,pemutusan hubungan kerja (PHK).

Saat ini industri manufaktur padatkarya tengah berhitung jika terpaksa melakukan PHK.Sementara itu,sebagian kalangan menilai gelombang PHK akan terus bergulir hingga tahun depan. Terkait hal itu, pihak Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi memperkirakan, sekitar 13.000 tenaga kerja di seluruh Indonesia akan dirumahkan.

”Itu jumlah yang resmi memberi tahu di beberapa provinsi seluruh Indonesia,” ungkap Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Soeparno di Jakarta beberapa waktu lalu. (SINDO,21/11). Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah pun menerbitkan jurus pengaman lewat surat keputusan bersama (SKB) empat menteri— Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri,Menteri Perindustrian, serta Menteri Perdagangan— beberapa waktu lalu.

SKB tersebut mengatur soal penetapan upah minimum regional (UMR) yang tidak boleh melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. SKB ini merupakan aturan baru mengenai upah minimum pekerja.Penetapan upah tidak lagi melibatkan pemerintah, tapi negosiasi langsung antara pengusaha dan pekerja.Dalam SKB disebutkan bahwa penetapan upah pekerja diarahkan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan perusahaan.

Artinya, besaran upah tidak lagi harga mati harus mengalami pertumbuhan tiap tahunnya seiring kenaikan inflasi, tetapi juga tidak melebihi nilai pertumbuhan ekonomi. Sontak, kebijakan ini menuai protes dari para buruh. Gelombang aksi demonstrasi memprotes kebijakan SKB tersebut datang dari serikat buruh di seluruh Indonesia. Kalangan buruh menilai SKB ini tidak memedulikan hak-hak buruh untuk mendapatkan penghidupan layak atas hasil kerjanya.Namun, sistem pengupahan lebih mempertimbangkan faktor kemampuan perusahaan dalam memberikan gaji.

Dalam setiap demonstrasi yang digelar, para buruh mendesak pemerintah untuk tidak membatasi kenaikan UMR dengan pertumbuhan ekonomi meski alasan tersebut digunakan pemerintah untuk mengamankan situasi perburuhan di Indonesia dari imbas krisis keuangan global. Alasan para buruh cukup masuk akal,mengingat tingginya inflasi saat ini membuat buruh tercekik, apalagi jika ditambah dengan kenaikan UMR yang dibatasi.

Saat ini inflasi hampir mencapai 12%, sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 6%.Artinya,ketika upah buruh tidak boleh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional, lantas bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup yang harganya jauh melambung tinggi dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi? Gelombang PHK sendiri saat ini sudah terjadi di sejumlah daerah.

Seperti diberitakan SINDO (21/11), di Riau,perusahaan bubur kertas (pulp) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan,Riau,akan melakukan PHK terhadap ribuan karyawannya. Sejumlah sektor industri manufaktur padat karya yang cukup telak terkena dampak krisis global, antara lain tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, elektronik, besi dan baja, pengolahan karet, hingga makanan dan minuman. Pihak perusahaan sendiri mengaku PHK terpaksa dilakukan karena saat ini biaya produksi meningkat tajam.

Sementara permintaan hasil produksi justru berbanding terbalik. Erman menyatakan, hingga saat ini sudah ada 15 daerah yang membuat keputusan kenaikan upah minimum hingga rata-rata 10%.Ini membuktikan bahwa SKB empat menteri tidak terlalu berpengaruh dalam penentuan upah buruh.

Sebab, besaran angka upah yang diputuskan melalui SK gubernur tersebut memang pembahasannya sudah melalui pembahasan dewan pengupahan, perwakilan buruh,pengusaha,dan pemerintah daerah sebagai mediator. ”SKB empat menteri hanya memberikan peringatan bahwa sekarang ini kita sedang menghadapi krisis.

Karena itu,pada kondisi tertentu,misalnya perusahaan yang langsung kena imbasnya, terutama sektor garmen, manufaktur,itu ada ruang untuk berunding di tingkat bipartit,” ungkapnya di Jakarta pekan lalu. Menurut Erman,pemerintah sebelumnya sudah menyiapkan berbagai langkah antisipasi. Di antaranya, kebijakan insentif bagi industri, penjaminan, dan stimulan lainnya guna meredam terjadinya gejolak.”Makanya, kita semua juga harus menyadari bahwa krisis ini harus kita hadapi bersama- sama,”ujarnya.

Koreksi Target

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Depnakertrans Mira Maria Handartani mengungkapkan, hingga saat ini masih belum ada angka pasti berapa jumlah pasti terjadinya PHK akibat krisis global.

Sebab, sampai sekarang pendataan dari dinas-dinas ketenagakerjaan di daerah masih dikonsolidasikan. Meski demikian, ancaman gelombang PHK tidak bisa dianggap enteng. Untuk itu, langkah strategis mengantisipasi terjadinya gelombang PHK sudah seharusnya disiapkan sejak dini. ”Saat ini kami sedang membahasnya dengan beberapa departemen terkait, bagaimana langkah yang harus diambil selanjutnya,”tandasnya.

Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Djimanto menyatakan, hingga saat ini belum ada laporan pasti dari perusahaan-perusahaan tentang berapa jumlah angka PHK yang akan terjadi akibat krisis global. Dia memprediksi angkanya akan berkisar 0,25% dari jumlah seluruh pekerja.Namun, prediksi lain menyebutkan angka PHK bisa mencapai 10% dari total pekerja saat ini.

”Hingga saat ini kebanyakan laporan yang terjadi masih dirumahkan, belum di PHK.Jika kita tidak segera mengatasi kondisi perekonomian saat ini, tidak menutup kemungkinan angka pengangguran akan semakin bertambah,”ujarnya. Sebelumnya, berdasarkan kalkulasi Depnakertrans, angka pengangguran ditargetkan bisa ditekan hanya 9,1 juta jiwa per 2008 atau 8% dari total angkatan kerja sebanyak 114,3 juta jiwa.Kemudian, pada 2009 ditargetkan angka pengangguran akan berkurang hanya menjadi 7,5 juta jiwa atau 5,5% dari total angkatan kerja yang diprediksi sebanyak 116 juta jiwa.

Krisis global yang terjadi saat ini membuat pemerintah terpaksa mengoreksi target-targetnya. Kekhawatiran meningkatnya angka pengangguran ini tidak hanya terjadi di Indonesia.Awal 2008 ini,secara global, Badan Dunia yang Mengurusi Masalah Buruh (ILO) memprediksikan angka pengangguran akan meningkat cukup tajam. ILO melaporkan angka pengangguran akan mencapai angka 6,1% tahun ini dibandingkan 6% pada 2007.

Kondisi turbulensi ekonomi global pada awal 2008, menurut ILO, mengakibatkan angka pengangguran sebanyak 5 juta orang menjadi 195 juta orang. Akibat kondisi perekonomian global yang tak kunjung membaik,Oktober 2008 ini ILO merevisi laporannya. Disebutkan, akibat krisis ekonomi global saat ini sedikitnya 20 juta pekerjaan akan hilang pada akhir 2008 mendatang.

Dengan demikian,angka pengangguran di dunia akan mencapai 210 juta orang pada akhir 2008 mendatang dibandingkan 190 juta pada 2007 lalu. Ini merupakan rekor pertama kalinya pengangguran menembus angka di atas 200 juta. Beberapa sektor industri yang dicatat ILO akan menerima dampak paling signifikan adalah konstruksi, properti, jasa keuangan, dan otomotif. Menurut Direktur Jenderal ILO Juan Somavia ini akan menjadi krisis global yang sangat tragis.

Laporan ILO yang didasarkan pada proyeksi Lembaga Moneter Dunia (IMF) tersebut menyebutkan angka pengangguran bisa jadi akan lebih tinggi dari yang diprediksikan. ”Kami harus membicarakan tentang jangka waktu krisis keuangan akan terjadi dan apa yang akan terjadi pada penduduk dunia dan industri,” kata Somavia,seperti dikutip Reuters. Somavia menyatakan, ILO akan memediasi pemerintah, perusahaan, dan pekerja yang ingin menemukan jalan keluar dari krisis ini guna menciptakan peluang kerja baru.

Selain itu, guna mendorong lahirnya gerakan ekonomi baru.Namun,menurut Somavia, negara dengan pasar domestik yang besar dan tidak bergantung pada ekspor akan mampu melampaui masa krisis ini. ”Sebagai contoh, China yang nilai ekspornya hanya 11% dari ekonomi negeri itu,”ujarnya. (abdul malik/islahuddin/ faizin aslam)
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/189426/