Investasi yang Dilirik Sebelah Mata

Investasi yang Dilirik Sebelah Mata
Saturday, 12 July 2008
Pemerintah dinilai belum cukup berkomitmen untuk memajukan program pendidikan nasional. Sebab pendidikan masih dianggap beban dan bukan investasi masa depan.

Pendidikan di negeri ini belum sepenuhnya bisa diakses secara layak oleh seluruh anak bangsa. Akibatnya pendidikan berkualitas dan konon berstandar internasional hanya mampu diakses segelintir kalangan berduit. Sementara anak dari keluarga miskin jika ingin mengaksesnya harus benar-benar brilian dan jenius agar memperoleh beasiswa.

Namun jika anak miskin itu memiliki kecerdasan rata-rata,mereka harus ikhlas cukup mengenyam pendidikan dengan kualitas paspasan pula. Padahal berdasar amanat UUD 1945 dan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah memiliki kewajiban konstitusi untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD guna memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Mungkin ini masih perdebatan. Sebab kenyataannya pemerintah berkilah APBN dan APBD cekak. Amanah 20% anggaran pendidikan tampaknya terlalu berlebihan apabila belum ada hasil kinerja Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) secara signifikan. ”Anggaranpendidikantidakmungkin mencapai 20% dari total belanja APBN karena sebagian besar penerimaan negara akan tersedot untuk subsidi,” demikian kata Menteri Keuangan Sri Mulyani baru-baru ini.

Alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2007 lalu–di luar gaji guru–hanya 11,8%.Namun jika komponen gaji pendidik dimasukkan,anggaran pendidikan mencapai 18% dari total jumlah alokasi APBN. Begitu juga pada 2008 ini anggaran pendidikan masih gagal mencapai 20%.

Meskipun Wakil Presiden Jusuf Kalla, 3 Juli lalu, menyatakan anggaran pendidikan termasuk gaji guru bisa saja mencapai angka Rp 80–100 triliun, itu masih dengan catatan apabila total APBN mencapai Rp900–1.000 triliun.Artinya amanat konstitusi anggaran pendidikan 20% di luar gaji pendidik belum juga terpenuhi.

Memang dari segi nominal terjadi kenaikan cukup signifikan dari hanya Rp20 triliun pada 2004 menjadi sekitar Rp44 triliun pada 2008 ini. Namun, masalah tidak berhenti di sini saja. Sebab ternyata pemerataan penyaluran dana pendidikan belum berjalan secara benar.Anggaran pendidikan pada 2008 yang sekitar Rp44 triliun belum dibagi secara rata antara lembaga pendidikan di bawah Depdiknas dan Departemen Agama (Depag).

Padahal jumlah anak didik di lembaga pendidikan naungan Depag itu mencapai 6,2 juta atau 25% dari total peserta didik di negeri ini. Karena itu wajar jika mereka mendapatkan gelontoran dana 25% dari anggaran pendidikan pula. Sayangnya siswa-siswi MI dan MTs ini hanya mendapatkan alokasi dana Rp3,58 triliun atau kurang dari 10% dari total anggaran pendidikan.

Apa pun perdebatannya, realisasi anggaran pendidikan 20% masih tampak jauh panggang dari api. Bayangkan saja,jika total APBN 2009 mencapai Rp1.000 triliun, sesuai amanah UU, anggaran pendidikan harus dialokasikan sebesar Rp200 triliun.Tentu ini bukan jumlah yang main-main.

Untuk itulah baik pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan maupun DPR masih ragu untuk mewujudkan anggaran pendidikan 20%. Apabila angka ratusan triliunan rupiah itu digelontorkan demi membangun dunia pendidikan, tampaknya masyarakat juga belum bisa berharap mengenyam pendidikan berkualitas dengan biaya terjangkau. Sebab perdebatan dan permasalahan dunia pendidikan di dalam negeri memang pelik.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri menyayangkan hingga saat ini belum ada komitmen serius untuk menganggap pendidikan sebagai investasi masa depan. ”Kalaupun kita dianggap miskin, jika pemerintah yakin bahwa upaya untuk melawan kemiskinan adalah dengan meningkatkan kualitas SDM kita, yakni melalui pendidikan, alokasi anggaran untuk pendidikan harus besar.

Karena ini investasi jangka panjang tidak seperti sektor ekonomi atau lainnya yang langsung kelihatan hasilnya,” katanya kepada SINDO. Jika memang demikian, tidak mengherankan jika kualitas daya saing Indonesia memang akan semakin merosot tiap tahunnya. Sebab jika dibandingkan dengan negara negara-negara tetangga, anggaran pendidikan mereka cukup besar.

Pada 2001 saja Malaysia menganggarkan 23% dari total pengeluaran pemerintah, Thailand (22%), Filipina (20%), dan Singapura (19%). Sementara anggaran pendidikan Indonesia pada tahun tersebut masih di kisaran 9% dari total APBN. Entah apa lagi yang harus ditanggung rakyat negeri ini?

Sebab meskipun secara ekonomi kurang mampu, masyarakat akan mengupayakan apa saja agar anaknya bisa mengenyam bangku pendidikan secara layak. Masyarakat sadar bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Tidak jarang ditemui demi menyekolahkan anaknya seorang petani rela menjual sawahnya agar menutupi biaya yang dibutuhkan.

Atau tengoklah lembaga peminjaman kredit atau pegadaian akan ramai menerima barang gadaian masyarakat menjelang masa penerimaan siswa baru. Sebab kata miskin tidak menyurutkan langkah masyarakat untuk berinvestasi bagi pendidikan anaknya. Namun kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan ini bisa jadi hanya akan bertepuk sebelah tangan. Sebab pemerintah yang seharusnya menjadi pengemban amanah dari UU belum juga menunjukkan komitmennya.

Alih-alih membantu membuat agar pendidikan tidak menjadi komersial dan mahal. Di sisi lain dana pendidikan yang masih jauh darikataidealitupunmenuruttemuan ICW alokasinya lebih banyak untuk birokrasi. Ketimbang untuk membangun pendidikan bagi rakyat.

”Anggaran pendidikan kita itu hampir 70% untuk kepentingan birokrasi dan hanya 30% untuk kepentingan murid. Tak aneh jika biaya pendidikan yang harus ditanggung masyarakat semakin mahal tiap tahunnya,”tambah Febri. (abdul malik/islahuddin/ faizin aslam)

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/periskop/investasi-yang-dilirik-sebelah-mata-2.html