Bukan Sekedar Sinterklas

Bagaimana cara memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)? Tim ekonomi pasangan calon presiden-calon wakil presiden (Capres-Cawapres) Jusuf Kalla – Wiranto (JK-Win), sedang menggodok langkah pemberdayaan namun bukan dalam bentuk sinterklas.

UMKM selalu dianggap obyek yang harus tolong dengan diberi ikan bukan kail. Itu merupakan paradigma lama. Sebab menurut konsep ekonomi pasangan JK-Win. Menurut anggota Tim Ekonomi JK-Win Harry Azhar Aziz pemberdayaan UMKM menjadi salah satu isu penting dalam program ekonomi kerakyatan apabila pasangan dengan nomor urut tiga tesebut berhasil memenangi Pemilihan Umum (Pemilu). Pemberdayaan UMKM, kata Harry, akan diberikan dalam bentuk insentif dan peraturan yang tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian.

“Salah satunya dengan mendorong sektor perbankan nasional untuk bersama membangun UMKM melalui penurunan suku bunga kredit. Jika selama ini suku bunga kredit bagi UMKM jauh berada di atas suku bunga bagi industri besar, maka ini yang harus kita rubah,” ujar lulusan Program Doktoral Bidang Ekonomi Universitas Oklahoma ini kepada Seputar Indonesia (SI).

Penerapan suku bunga tinggi bagi kredit UMKM selama ini beralasan karena tingkat risiko dianggap tinggi. Untuk itu peraturan perundangan yang mendorong sektor perbankan agar tetap memberikan kredit, namun juga mudah bagi UMKM untuk memenuhinya akan diterapkan.

Menurut Harry, acara kunjugan pasangan JK-Win ke pasar-pasar tradisional beberapa waktu lalu, seperti Pasar Klewer Solo, Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat merupakan simbol kritik terhadap sistem ekonomi Indonesia yang hanya terkonsentrasi pada pembangunan sektor makro. Seperti pasar saham, keuangan, bank, bursa efek dan lainnya. Sementara pembangunan sektor mikro seolah terlupakan.

“Pembangunan sektor makro sudah relatif mapan. Meskipun hal ini tetap penting guna menjaga perekonomian. Namun kini sudah waktunya perhatian terhadap sektor mikro harus ditingkatkan,” paparnya.

Harry mengestimasikan, 70% pasar rakyat di negeri ini infrastrukturnya sangat memprihatinkan. Untuk itu, apabila JK-Win terpilih sebagai Capres-Cawapres maka pembangunan infrastruktur pasar tradisional akan menjadi prioritas utama. Sebab pasar rakyat merupakan industri UMKM agar tetap bisa tumbuh. Toh dengan target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2011, Harry optimistis dengan sendirinya beriringan dengan pertumbuhan UMKM yang akan mencapai minimal 10%. Selain itu, Tim Ekonomi JK-Win juga sedang menggodok cara bagaimana meningkatkan status UMKM yang selama ini masuk dalam kategori informal menjadi formal.

Berdasarkan catatan Kementrian Negara UKM dan Koperasi diperkirakan terdapat hampir 50 juta unit UMKM di Indonesia atau sekitar 99% lebih dari total unit usaha yang ada. Dari seluruh UMKM itu, paling banyak adalah usaha mikro dengan jumlah 47.702.310 atau sekitar 95% lebih. Sedangkan usaha kecil sebanyak lebih 2 juta unit usaha, dan usaha menengah sekitar 120.000 unit. Adapun yang tergolong sebagai usaha besar hanya 4.527 unit atau hanya sekitar 0,01% saja. Artinya usaha mikro dan kecil merupakan mayoritas dalam sektor usaha di Indonesia, namun sepertinya fasilitas yang tersedia bagi mereka tidaklanh banyak.

Menurut Harry, jika program pemberdayaan berhasil dilaksanakan, maka dari angka 50 juta unit yang berhasil diangkat masuk ke kategori formal juga akan memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara. Tentu pola perlakuan perpajakan bagi UMKM dan industri besar akan sangat berbeda.

“Misalnya UMKM yang memiliki omset di bawah Rp4,8 miliar setahun maka hanya dikenai pajak penghasilan 14%. Sementara diatas angka itu maka akan dikenai pajak 20% sebagaimana industri lainnya,” ujarnya.

Namun pemberlakuan pajak ini dengan catatan bahwa UMKM ini sudah berhasil diberdayakan. Selain itu segala akses yang mendukung pertumbuhan UMKM juga sudah berhasil diterapkan. Misalnya, akses terhadap permodalan yang selama ini masih menganaktirikan UMKM. Selain penyediaan teknologi yang semakin meningkatkan pertumbuhan kinerja UMKM juga harus dijamin.

“Sehingga kita membantu mendorong mereka untuk tumbuh, melalui akses permodalan dan peningkatan kapasitas. Disisi lain, kita juga akan mendorong mereka untuk menjadi lebih formal. Sehingga tidak hanya menjadi sinterklas bagi mereka dengan membagi-bagi uang, melainkan pemberdayaan agar mereka naik kelas dari mikro menjadi kecil, menengah dan seterusnya adalah menjadi target utama,” ungkap wakil ketua Panitia Anggaran dan Badan Musyawarah DPR dari Fraksi Golkar ini.

Senada diungkapkan Juru Bicara Tim Ekonomi JK-Win Drajat Wibowo. Perbaikan sistem perbankan nasional dalam hal pemberlakuan suku bunga kredit akan menjadi perhatian utama. Baik itu perbankan konvensional maupun syariah akan didorong untuk membantu permodalan bagi UMKM. Meskipun Drajat mengakui, tingginya angka suku bunga kredit bukan tanpa campur tangan pemerintah. Sebab perbankan hanyalah menjalankan regulasi yang ada.

“Kita fokus pada peningkatan pertumbuhan usaha rakyat. Untuk itu kita harus menghilangkan faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan usaha rakyat. Termasuk bagaimana memperbaiki aturan sehingga perbankan tidak lagi memiliki alasan untuk tidak membantu permodalan UMKM,” ujarnya.

Menurut Drajat, program untuk pemberdayaan UMKM diantaranya termasuk membantu promosi dan pemasaran ke luar negeri yang ditanggung pemerintah. Selama ini UMKM harus berjuang mati-matian sendiri untuk bisa memperoleh pasar ekspor bersaing dengan UMKM dari negara lain, yang mendapatkan dukungan dari pemerintahnya. Selain itu, mengandalkan pasar domestik adalah taming utama agar masyarakat mengkonsumsi produk-produk UMKM dan industri dalam negeri. Selain itu juga jaringan industri UMKM dengan industri skala besar. Salah satunya industri UMKM akan memasok segala kebutuhan industri skala besar, demikian juga sebaliknya. Sehingga industri besar yang membantu upaya pemberdayaan UMKM akan mendapatkan insentif.

“Kita tidak akan berbicara proteksi secara frontal. Namun melindungi industri dalam negeri adalah kunci agar perekonomian Indonesia mandiri,”

Upaya untuk mendorong terwujudnya ekonomi kerakyatan melalui kemandirian ekonomi bangsa ini termasuk dalam hal reformasi birokrasi. Sehingga aturan-aturan yang tumpang tindih serta perijinan yang lebih cepat dan tepat menjadi salah satu strategi. Drajat juga mengkritik peran Departemen Keuangan selama ini yang seolah terkesan telah kecanduan hutang luar negeri. Pembangunan nasional dilakukan berbasis hutang. Padahal menurut dia, dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada sebenarnya Indonesia bisa terbebas dari lilitan hutang.

“Efisiensi belanja negara juga menjadi salah satu program utama kami. Tentu saja dengan prinsip lebih cepat lebih baik dengan hati nurani, program ekonomi tersebut akan dilaksanakan jika pak JK-Wiranto berhasil terpilih nantinya,” tandasnya. (abdul malik/islahuddin/faizin aslam)