Waktunya Bagi Kapitalisme Sosialis

Runtuhnya perekonomian Amerika Serikat yang mengakibatkan krisis global membuktikan kegagalan kapitalisme. Di dalam negeri, isu ideologi ekonomi kerakyatan berusaha memadukan kapitalisme dan sosialisme.

Bagaimana tantangan perekonomian Indonesia kedepan paska dampak krisis global? isu tentang ekonomi kerakyatan menjadi perhatian utama setelah beberapa calon presiden memproklamirkan diri mengklaim mengusung ideologi ini. Meski demikian, kalangan pengusaha merasa hal ini bukan sebagai ancaman. Sebab mereka merasa sudah waktunya kapitalisme berpadu dengan sosialisme.

Wakil Ketua Umum Bidang Telekomunikasi dan Informasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menyatakan bahwa kepentingan perekonomian tidak mesti dibenturkan dengan isu kapitalisme-sosialisme.

“Tidak bisa dikatakan bahwa apabila kita menganut pasar bebas, maka dikatakan sebagai kapitalisme. Namun kita juga tidak bisa hanya fokus pada sosialisme. Justru penggabungan antara kapitalisme sosilaisme inilah yang harus dilakukan,” paparnya.

Dengan bukti dua pertiga perekonomian Indonesia ditopang oleh konsumsi domestik. Sehingga perusahaan besar ataupun kecil harus bersama-sama memperkuat perekonomian dalam negeri. Menurut Anindya, ekonomi kerakyaratan justru membantu pengusaha mikro atau kecil menjadi lebih berdaya.

“Sehingga mereka bisa tumbuh dari kecil menjadi sedang, menengah, dan besar. Jadi menurut saya ini adalah ide gagasan bagus, tinggal nanti bagaimana implementasinya,” ujarnya.

Sementara dari sisi pengusaha, menurut Anindya, menilai ekonomi kerakyatan bisa meningkatkan pertumbuhan daya serap tenaga kerja. Hal ini bisa memberikan dampak bola salju untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Secara sederhana, dengan meningkatkan jumlah pengusaha kecil di dalam negeri maka kegiatan bisnis akan semakin hidup. Dengan bertumbuhnya semakin banyak industri kecil, disisi lain juga menguntungkan industri besar.

“Ini justru bisa menjadi equilibrium (keseimbangan) yang baru. Dari sisi suplai juga bertambah oleh perusahaan besar. Namun juga dari sisi permintaan, hanya bisa berkembang bukan hanya dari sisi daya beli. Namun lebih penting lagi, apabila masyarakat banyak menjadi pengusaha maka perputaran ekonomi terus berlanjut,” paparnya.

Menurut Anindya, kalangan pengusaha yang tergabung dalam wadah Kadin Indonesia ingin mengetahui beberapa hal terkait visi dan misi ekonomi para Capres 2009. Yakni apa saja yang akan dilakukan oleh para Capres guna meningkatkan daya saing Indonesia, reformasi birokrasi, serta bagaimana mewujudkan kerjasama kemitraan antara semua komponen stake holder dalam membangun perekonomian.

Guna meningkatkan daya saing, menurut Anindya, negara harus mampu mewujudkan efisiensi. Terutama guna berkompetisi dengan negara-negara lain. Mulai dari sisi kebijakan, untuk melakukan investasi di dalam atau luar negeri menjadi lebih mudah. Selain itu birokrasi diperkecil dan biaya tidak terlalu tinggi. Sehingga tercipta keyakinan di kalangan investor bahwa investasi yang mereka tanam menguntungkan.

Kemudian reformasi birokrasi juga sangat penting. Ketika dalam keadaan perekonomian sedang sulit, negara manapun akan melakukan reformasi birokrasi. Ide reformasi birokrasi yang sempat digaungkan oleh Departemen Keuangan merupakan awal yang baik. Namun perbaikan bukan hanya dalam hal remunerasi. Melainkan juga cara kerja aparat, aturan main agar perekonomian Indonesia bisa tumbuh lebih cepat.

“Mungkin di awal kebijakan reformasi birokrasi merupakan ide yang baik. Namun implementasinya masih lamban. Padahal persaingan di dunia menuntut kecepatan agar bisa berkompetisi,” paparnya.

Kemudian kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam hal pembangunan infrastruktur. Menurut Anindya, kemitraan pemerintah dengan swasta dalam pembangunan infrastruktur harus diperkuat. Minimnya minat para investor karena belum optimalnya penyelarasan aturan pemerintah pusat dengan daerah. Regulasi yang tumpang tindih membuat ekonomi biaya tinggi membengkak dan tidak efisien.

“Pemerintah juga harus memberikan jaminan bahwa proyek infrastruktur akan terus berjalan, mulai dari sisi pembebasan tanah, pembiayaan dan lainnya. Ini sangat penting dengan bukti bahwa ketika Amerika Serikat (AS) di hantam resesi ekonomi pada 1929, infrastrukturlah yang dibangun karena memiliki dampak signifikan bagi pertumbuhan,” ungkapnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon menjanjikan apabila Mega-Parbowo berhasil memenangi pemilu Presiden 8 Juli, maka tim ekonomi yang akan dipilih adalah yang memiliki faham ideologi ekonomi kerakyatan. Tim itu mulai ahli pertanian, kehutanan, dan lainnya yang menjadi potensi kekuatan sumber daya Indonesia.

“Namun bukan berarti tim ini yang akan menjadi menteri. Sebab menteri adalah hak prerogatif presiden dan wakil presiden yang menentukan,” ujarnya.

Agar pemerintahan berjalan lebih efisien, Fadli membandingkan pemerintahan era Presiden Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jika masa Presiden Megawati APBN sebesar Rp384 triliun, sementara Presiden SBY saat ini sebesar Rp1.035 triliun atau tiga kali lipat lebih besar.

“Jadi pemerintahan ini apa yang dibangun dengan tiga kali lipat anggaran ini. Kan ini harusnya jelas. Menurut saya pemerintahan saat ini adalah gagal dan paling bocor anggarannya dan boros. Sebagian besar anggaran bukan untuk pembangunan melainkan untuk rutin,” paparnya.

Untuk itu reformasi birokrasi sangat diperlukan guna mewujudkan pemerintahan yang efisien. Selain itu, juga prioritas utama saat ini adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Menurut Fadli, inilah salah satu cara untuk menurunkan angka kemiskinan. Kemudian terobosan-terobosan yang mampu membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi.

“Misalnya membuka lahan sawah sebesar 2 juta hektar, ada kedaulatan pangan dan energi. Seperti membuka lahan untuk menanam aren 4 juta hektar. Ini juga menyerap tenaga kerja sekaligus menjawab permasalah energi alternatif. Ini didanai kerjasama pemerintah dengan swasta,” tambahnya. (abdul malik)