Perdebatan Atas Nama Rakyat

Saturday, 23 May 2009
Ideologi ekonomi kerakyatan menjadi isu paling menjual bagi kandidat presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum kali ini. Perdebatan atas nama rakyat pun dimulai.

Ideologi ekonomi kerakyatan sebenarnya merupakan paham yang mengkritik kapitalisme yang oleh sebagian kalangan dianggap gagal memakmurkan masyarakat. Buktinya, hanya segelintir orang dengan modal besar yang akhirnya mengenyam kesejahteraan.

Sementara masyarakat kecil yang jumlahnya mayoritas semakin terpinggirkan dan seolah tidak kebagian kue kemakmuran. Sebagai seorang calon wakil presiden (cawapres), Prabowo Subianto sejak awal sudah mendengungkan bagaimana membangun ekonomi kerakyatan.

Pun setelah putra sang begawan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo ini resmi didaulat sebagai calon wakil presiden yang diusung Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) untuk mendampingi Megawati Soekarnoputri (Mega-Pro). Hasil perolehan suara pemilu legislatif yang kurang beruntung memang menghalangi jalan Prabowo yangsemulaberniatmenujukursiRI-1.

Tetapi,bagipria kelahiran Jakarta,17 Oktober 1951 ini,ide ekonomi kerakyatan yang diusungnya takakanpudar.Deklarasi pasangan Mega-Prabowo ini baru dilaksanakan hari ini,Minggu (24/5) di Bantar Gebang,Bekasi. Ideologi ekonomi kerakyatan yang merupakan jargon Prabowo dalam berkampanye tak urung mendapat tanggapan dan kritikan banyak kalangan.

Sebagian kalangan menilai ini sebagai kampanye untuk melawan isu ideologi ekonomi neoliberal. Pengamat politik Universitas Indonesia Bara Hasibuan misalnya. Dia menyatakan, isu ekonomi kerakyatan menjadi isu paling laku karena untuk menjatuhkan pamor salah satu pasangan capres dan cawapres lainnya. Bara bahkan mengkritik kehidupan pribadi Prabowo yang memiliki kekayaan mencapai Rp1,7 triliun.

“Bagaimana mungkin bisa mendengungkan isu ideologi ekonomi kerakyatan sementara kehidupan pribadinya mewah. Jumlah kekayaannya itu didapatkan darimana? Bukannya daricarakapitalisjuga,” ujarnya dalam Diskusi Menjawab Tantangan Ekonomi Politik Indonesia 2009-2014 di Jakarta (22/5).

Meski demikian, pasangan Mega-Prabowo memang demikian optimistis dalam mengusung ideologi ekonomi kerakyatan sebagai solusi atas permasalahan bangsa. Di hadapan jajaran pengusaha, Dialog Ekonomi Capres-Cawapres 2009–2014 yang digelar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Jumat (22/5),Megawati berjanji mewujudkan pertumbuhan ekonomi hingga dua digit.

Target ini terbilang ambisius dibandingkan janji pertumbuhan ekonomi pasangan capres-cawapres lain.Pasangan Jusuf Kalla-Wiranto mematok target pertumbuhan 8% dan Susilo Bambang Yudhoyono- Boediono (7%). “Saya yakin sekali ekonomi kerakyatan akan mengurangi tingkat angka kemiskinan dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Saya yakin pertumbuhan dua digit bisa tercapai,” ungkap Prabowo seusai acara konferensi pers dalam acara tersebut. Prabowo menjelaskan, pembukaan 1 hektare lahan pertanian bisa membuka lapangan pekerjaan bagienamorang. Jikaberhasildibukalahanpertanian 1 juta hektare, 6 juta orang bisa bekerja. Prabowo yakin,target pertumbuhan ekonomi dua digit ini bisa tercapai dalam tahun keempat masa kepemimpinannya apabila pasangan Mega-Prabowo berhasil memenangi Pemilu Presiden 8 Juli mendatang.

”Kami tidak akan menyebutnya sebagai suatu target, tapi kami mempunyai suatu pandangan bahwa bila apa yang telah saya sampaikan bisa dilaksanakan, pertumbuhan ekonomi dua digit bukan suatu hal mustahil,” ujar Megawati dalam acara yang sama. Ideologi ekonomi kerakyatan kini ramai-ramai diusung pasangan capres-cawapres di negeri ini.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang juga sekaligus anggota Tim Pemenangan Mega-Prabowo, Fadli Zon mengklaim ide ini orisinil dari kubu Mega-Prabowo.Namun,pasangan capres-cawapres lainnya ikut-ikutan mengusung isu yang sama. “Buktinya, baru beberapa bulan lalu pemerintah membebaskan bea masuk impor susu.

Ini kan justru membunuh para peternak susu.Terus ekonomi rakyat yang mana yang dia perjuangkan.Karena dia ketakutan dengan label atau predikat neoliberal,” paparnya. Menurut Fadli, Indonesia memang tidak bisa menolak globalisasi. Meski demikian, globalisasi harus tetap dikritisi sebab globalisasi memiliki watak neoliberal.

Sebagai bangsa yang berdaulat, Indonesia harus memiliki posisi tawar dalam forum World Trade Organization (WTO) sehingga tidak mesti mengikuti kemauan negara maju, terutama dalam proteksi sektor pertanian di dalam negeri. “Dalam keadaan lemah, kita harus melakukan proteksi dan promosi.Jadi ini masalah ideologi dan keberpihakan.

Kalau di saat kita lemah kita melakukan pasar bebas, itu membunuh rakyat,” ujarnya. Kalangan pengusaha pun tidak khawatir ideologi ekonomi kerakyatan akan mengancam posisi mereka. Meskipun selama ini santer terdengar sering terjadi konflik antara kepentingan pemilik modal dan masyarakat bawah.

Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Erwin Aksa menyatakan, tujuan ideologi ekonomi kerakyatan tidak lebih agar ada lingkungan ekonomi yang lebih fair antara pemilik modal dan masyarakat. “Pengusaha juga rakyat kan.Tentunya yang penting adalah adanya keadilan atau fairness, jangan sampai rakyat besar dikorbankan bagi kepentingan pengusaha yang ingin mendapatkan keuntungan berlipat ganda.

Tentunya kita berharap ada suatu keseimbangan,” tuturnya. Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Koperasi dan UKM Sandiaga S Uno. Dia menyatakan, pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang dicanangkan Mega-Prabowo bukan mustahil terwujud jika pembangunan infrastruktur berjalan dengan baik.

Selain itu,ada sinkronisasi juga antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah. “Pertumbuhan UMKM bisa lebih tinggi sesuai pertumbuhan ekonomi yang disampaikan. Karena pertumbuhan UMKM tumbuh sendiri tanpa ada kebijakan yang berpihak. Kita tunggu ketiga caprescawapres ini,apakah ada kebijakan yang berpihak pada UMKM,” ungkapnya.

Ketua Panitia Penyelenggara Dialog Ekonomi Capres dan Cawapres dengan Kadin Indonesia 2009, Anindya N Bakrie menyatakan, ideologi ekonomi kerakyatan menjadi isu utama para capres-cawapres bukan tanpa alasan.Jika dilihat,60% dari produk domestik bruto Indonesia berasal dari konsumsi domestik.

Inilah yang membantu Indonesia masih mampu bertahan di tengah terpaan dampak krisis global sehingga wajar jika ekonomi kerakyatan dianggap sebagai solusi bagi perekonomian Indonesia. Menurut Anindya, ide ekonomi kerakyatan tidak bertentangan dengan kepentingan para pengusaha.

Penjelasannya, ketika ideologi ekonomi kerakyatan berhasil dilakukan, masyarakat menjadi sejahtera. Dengan demikian, daya beli masyarakat pun akan meningkat sehingga daya serap pasar domestik terhadap produk perusahaanperusahaan semakin meningkat pula.

“Tidaklah mungkin ada pengusaha yang tidak membutuhkan lapisan dari masyarakat lainnya. Bagaimanapun tidak bisa yang maju satu gerbong saja.Namun,semua gerbong harus maju bersama,” ungkap Anindya yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia. (abdul malik/islahuddin/faizin aslam)
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/240885/