Berat Dipikul Bersama

Monday, 01 December 2008
Perbankan,pasar modal,dan devisa adalah tiga pilar yang disebut-sebut sebagai ”gawang”yang harus dijaga untuk meminimalkan dampak krisis global saat ini.


Ambruknya pasar finansial di Amerika Serikat (AS) tak urung membuat Negeri Paman Sam itu kelimpungan. Tiga pilar utama sektor industri AS,yakni perbankan,properti, dan automotif, kolaps.Tak pelak, situasi ini membuat perekonomian dunia menjadi kalang kabut.

Akibatnya, krisis ekonomi global bukan lagi sekadar ancaman bagi dunia,tetapi sudah terjadi di depan mata.Pemimpin Lippo Group Mochtar Riady ketika berbicara di acara Investor Summit & Capital Market Expo 2008 bertema ”Managing Investment in Time of Crisis”di Jakarta, pekan lalu, mengungkapkan, menyelamatkan pasar modal adalah langkah pertama yang harus dilakukan dalam meminimalkan dampak krisis global saat ini.

Di antaranya melalui penyelamatan saham-saham potensial sehingga ketika nilai suatu saham di pasar modal anjlok, saat itulah pemerintah harus melakukan intervensi. Ini guna menjaga kepercayaan pasar,makanya pemerintah harus membuat sebuah patokan. Namun, jika harga suatu saham sudah berada di atas angka patokan, biarkan pasar yang menentukan dan pemerintah tidak perlu mengintervensi.

”Kalau saat saham BUMI Resources turun menjadi Rp2.000 misalnya, kemudian pemerintah langsung menyatakan buy back. Ini sebagai patokan intervensi, ini perlu untuk menjaga agar jangan kolaps, ”ungkapnya. Kemudian, perbankan juga perlu mendapatkan perhatian.

Sebab bank merupakan jantung kegiatan perekonomian sehingga harus dijaga kestabilannya agar tidak ambruk. Selanjutnya dalam keadaan darurat, penggunaan devisa harus dibatasi.Mochtar juga meminta pengusaha di dalam negeri untuk memiliki tanggung jawab sosial terhadap perusahaannya, yakni tidak dengan serta-merta melakukan PHK akibat mempertimbangkan untung rugi.

Pada saat kondisi sulit seperti sekarang ini, setiap pengusaha harus memikirkan dan menahan diri untuk tidak mem- PHK karyawannya. ”Meskipun mengurangi produksi memang perlu dilakukan,keputusan PHK sebaiknya jangan dilakukan,”tambahnya.

Menjawab pernyataan tersebut, Menteri Keuangan/ Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, hingga saat ini pemerintah telah melakukan beberapa upaya penyelamatan untuk mengantisipasi dampak krisis global.

Di antaranya dengan memelihara kesinambungan fiskal dan pada saat yang sama menjaga keseimbangan neraca pemerintah (APBN), neraca pembayaran (BOP),neraca moneter, serta neraca korporasi dan rumah tangga.

Intinya, bagaimana menyesuaikan APBN dan BOP dengan kondisi saat ini, baik dalam hal prediksi pertumbuhan ekonomi,keberimbangan penghitungan, pe-nerimaan pajak, harga minyak, mekanisme subsidi bahan bakar minyak (BBM) maupun yang lainnya.

”Penyesuaian APBN 2009 di antaranya dengan koreksi pertumbuhan ekonomi 4,5–5% dengan mempertahankan pertumbuhan konsumsi rumah tangga 5% serta beberapa stimulus lain seperti subsidi pajak dan bea masuk Rp12,5 triliun,”ujarnya.

Selain itu, menurut Sri Mulyani, pemerintah juga melakukan percepatan pencairan anggaran sehingga likuiditas di pasar rupiah bisa lebih longgar, bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) melakukan pembelian kembali (buy back) terhadap surat utang negara (SUN),serta beberapa langkah lain.

”Kami juga mencermati dengan saksama kondisi pasar modal domestik baik kondisi ekuitas, obligasi korporasi maupun reksadana,”paparnya. Satu hal yang tak kalah penting di tengah krisis saat ini adalah dengan tetap menjaga kondisi sektor riil agar tetap berjalan.Untuk menjaga kepentingan tersebut,setidaknya dibutuhkan peran badan usaha milik negara (BUMN).

Menurut Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil, banyak hal yang harus dilakukan BUMN dalam membantu menggerakkan sektor riil dalam situasi krisis global saat ini.Baik dalam bentuk belanja operasional (opex) maupun belanja modal perusahaan (capex).

Beberapa BUMN yang bergerak dalam bidangbidang tertentu berperanan penting dalam menggerakkan industri nasional. ”Misalkan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan anak perusahaannya di mana sektor listrik merupakan leading sector perekonomian karena memiliki multiplier investasi yang besar,”ujarnya.

Pada 2008 ini,kata Sofyan, peningkatan investasi di sektor listrik sebesar 1% dikalkulasikan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara total sebanyak 0,02%.Diestimasi total posisi cash seluruh BUMN pada 2008 sebesar Rp230,2 triliun.

Itu sebabnya, pemerintah demikian optimistis mampu melewati masa krisis saat ini dengan catatan ada dukungan dari semua stakeholder,termasuk kalangan industri dan pelaku pasar. Namun, pemerintah tidak bisa memungkiri bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada 2009 akan menurun di bawah angka 6%.

Itulah konsekuensi dari memburuknya situasi perekonomian global. Artinya kondisi perekonomian saat ini berkontribusi pada menurunnya angka ekspor dan impor. Untuk menjaga kondisi perekonomian tetap sehat, dukungan terhadap sektor riil agar tetap bergerak merupakan sebuah tuntutan mutlak yang harus dilakukan.

Pelibatan semua stakeholderdalam mengatasi dampak krisis global saat ini diamini Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Djimanto.Menurut dia, upaya penanganan dampak krisis global juga sudah seharusnya melibatkan pemerintah daerah. Ini penting guna memperkuat fundamental perekonomian di negeri ini.

Salah satu yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah adalah mekanisme dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) yang dikucurkan dari APBN. Demi meningkatkan alokasi turunnya dana APBN ke APBD, pendapatan daerah harus digenjot sedemikian rupa tanpa.

”Itu artinya biaya investasi dari kalangan industri yang digenjot. Padahal jika mempertimbangkan langkah penyelamatan, mekanisme penyaluran DAK dan DAU tampaknya harus ditinjau kembali,”tandasnya. Sementara Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam- LK) Fuad Rahmany menyatakan pemerintah serius dalam meningkatkan likuiditas.

Di antaranya menyediakan tambahan likuiditas ke perbankan nasional melalui penempatan dana di rekening. Kemudian menghentikan lelang SUN untuk mengurangi peningkatan suplai SUN serta per Oktober 2008 ini pemerintah telah mempercepat proses pengeluaran untuk belanja sebesar Rp25,9 triliun.

Lantas pemerintah juga telah melakukan pelonggaran aturan buy back bagi emiten. Ini guna mempercepat proses emiten melakukan buy back sahamnya dan peningkatan batas maksimal pembelian kembali dari 10% menjadi 20%.

Hal ini dilakukan tanpa keharusan melaksanakan rapat umum pemegang saham (RUPS) terlebih dahulu,tapi tetap memenuhi aturan keterbukaan.”(Tepatnya) melalui persetujuan DPR agar kita bisa merealokasi dana APBN melalui Pusat Investasi Pemerintah, Departemen Keuangan untuk membeli saham BUMN Tbk,” tandasnya.

Setidaknya, ketika semua pihak sudah berada dalam satu lingkaran,yang ringan pun sama-sama dijinjing dan yang berat harus dipikul bersama. Sebab,krisis global merupakan keniscayaan yang tidak bisa dielakkan di era globalisasi sekarang ini. (abdul malik/islahuddin/ faizin aslam)

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/191627/