Sang Lokomotif Butuh Rel

Sunday, 26 October 2008
KALANGANpelaku bisnis properti mengklaim bahwa industri mereka merupakan industri lokomotif. Jadi, keselamatan sektor industri berarti juga keselamatan bagi 138 industri lainnya di dalam negeri.


Sektor properti memang dijalankan dengan melibatkan banyak sektor industri lainnya. Di antaranya, industri material bahan bangunan yang melibatkan banyak jenis,mulai besi, batu bata, kayu, semen, keramik, dan lainnya. Sektor perbankan pun menjadi hidup, sebab kredit kepemilikan rumah (KPR) menjadi salah satu solusi mekanisme pembelian rumah dan bangunan bagi masyarakat.

Sayangnya, banyak pelaku bisnis ini menilai pemerintah masih melihat potensinya dengan sebelah mata. Salah satunya, belum mendukungnya kebijakan terkait undang-undang yang ramah investasi di sektor ini.Direktur Indoproperti Hari Jap menyatakan, pemerintah seharusnya lebih peka dengan kondisi sektor ini. Bagaimanapun, terjadinya kredit macet sektor perumahan di Amerika Serikat (AS) jelas tidak bisa dibandingkan dengan Indonesia.

Sebab, mekanisme pengajuan KPR di AS jauh lebih longgar di bandingkan di Indonesia, yakni hanya dengan uang muka 5%,sudah bisa mendapatkan rumah. Sementara di Indonesia minimal 20%. ”Dampak krisis keuangan global pasti ada dampaknya ke sektor properti di dalam negeri. Untuk mengantisipasinya pemerintah seharusnya lebih peka dalam mengambil kebijakan,” ungkapnya kepada SINDO.

Hari menjelaskan, ketidakpekaan pemerintah itu di antaranya ditunjukkan melalui kebijakan menaikkan BI Rate awal Oktober ini. Padahal, secara regional, banyak negara beramai-ramai menurunkan suku bunganya melalui kebijakan yang dikeluarkan bank sentral masing-masing. Ini demi mengatasi terjadinya krisis likuiditas akibat imbas krisis keuangan di AS.

Beberapa negara yang menurunkan tingkat bunga di bank sentralnya di antaranya, Swedia, Tiongkok, Kanada, Inggris, Hong Kong, Korea Selatan, Taiwan, Australia, dan AS sendiri.Sebaliknya,BI pada awal Oktober lalu justru menaikkan BI Rate dari 9,25% menjadi 9,50%. Ini kenaikan keenam kalinya dalam tiga bulan terakhir.

Sementara di sisi lain,penurunan daya beli masyarakat akibat beberapa kenaikan harga bahan bakar minyak selama tiga kali dalam kurun 2006–2008 ini belum juga pulih benar.Padahal, pertumbuhan permintaan di sektor properti ditentukan dua faktor,yakni suku bunga dan pertumbuhan ekonomi.

Jika target optimistis pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah sebesar di atas 6% tercapai, kalangan pelaku industri boleh bernafas lega.Namun, apabila ternyata realisasi pertumbuhan ekonomi hanya di bawah 6%, kalangan industri harus berhitung kembali tentang bisnis yang dilakukan. Hari mengkritik kebijakan pemerintah tentang kenaikan harga BBM yang bukan hanya menu-runkan daya beli masyarakat, melainkan juga membuat sektor properti menjadi lesu.

Hal ini wajar, sebab bagaimana mungkin masyarakat berpikir untuk membeli rumah, untuk memenuhi kehidupan sehari- hari saja kesulitan. Itulah mengapa pihaknya mengharapkan peran aktif pemerintah dalam membantu sektor properti menjadi lebih bergairah. Berdasarkan riset Global Property Guide, pertumbuhan harga properti di Indonesia yang minus 1,18% dengan memperhitungkan faktor inflasi, sangat tidak menarik jika dibandingkan Singapura dan China yang mencapai 20–24%.

”Padahal, secara fundamental, sektor industri properti di dalam negeri saat ini lebih bagus dibandingkan krisis 1998,”tambah Hari. Fundamental yang lebih baik itu,menurut CEO PT Sarana Multiland Mandiri Matius Jusuf,di antaranya saat ini sudah banyak pengembang yang tidak lagi hanya mengandalkan permodalan dari perbankan dalam menjalankan usahanya.

Ambruknya sektor properti pada krisis 1998 itu karena mayoritas pengembang mengandalkan perbankan.Maka,ketika ada kebijakan penghentian seluruh kredit,sektor properti yang mengandalkan kredit ikut mati.”Saat itu sektor riil mati,”katanya. Menurut dia, saat ini perbankan lebih disiplin dalam menyalurkan kreditnya.

Selain itu, aturan penyaluran kredit semakin diperketat sehingga sektor properti di dalam negerimenjadilebihdewasadantahan banting dalam menghadapi dampak krisis global.”Untuk itu,saat ini pemerintahjangansampaimenghentikan KPR.Jika KPR distop,industri properti akan mati dan 138 industri lainnya pun akan demikian.Saat ini saja mau tidak mau harus diakui sektor properti ikut terancam akibat dampak krisis global,”ujarnya.

Sebagai jalan tengah, Hari Jap berharap pemerintah mempertimbangkan untuk menurunkan harga BBM,sebab BI Ratesudah terlanjur dinaikkan. Atau sebaliknya, jika pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM, seharusnya BI Ratetidak dinaikkan.Ketika kebijakan kenaikan harga BBM dikeluarkan saat itu banyak pihak memaklumi, kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM dengan mengurangi nilai subsidi BBM.

Alasannya, harga minyak mentah dunia sempat meroket menembus USD100 per barel. ”Pemerintah beralasan sektor properti merupakan sektor konsumsi. Padahal, pembangunan ruko, mal, dan apartemen merupakan sektor yang produktif bukan konsumtif. Untuk itu, pemerintah jangan sampai mengeluarkan kebijakan jangka pendek yang justru hanya akan membahayakan sektor industri ini,”tandasnya.

Kini harga minyak mentah dunia sudah merosot tajam ke angka rata-rata USD70 per barel.Namun, pemerintah masih bergeming tidak jua menurunkan harga BBM. Padahal, negara tetangga, yaitu Malaysia, tercatat sudah tiga kali menurunkan harga BBM sejak turunnya harga minyak mentah dunia akhir-akhir ini.

”Kami masih belum bisa memutuskan apakah akan menurunkan harga BBM atau tidak meskipun harga minyak mentah dunia sudah turun. Ini juga yang menjadi persoalan asumsi kita turunkan, terus BBM juga kita turunkan,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta sewaktu bertandang ke Redaksi Harian SINDO pekan lalu. (abdul malik/islahuddin/ faizin aslam)

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/181227/