Budaya Iptek Indonesia Rendah

Budaya Iptek Indonesia Rendah
Jum'at, 16/11/2007
Budaya ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) Indonesia pada tahun 2007 ini dinilai masih rendah. Iptek masih dianggap barang mahal dan anggaran untuk penelitian pun minim.
JAKARTA(SINDO) –Dalam periode lima atau sepuluh tahun mendatang, Indonesia akan menjadi negara tertinggal dan terbelakang dalam bidang iptek. Menurut peneliti dari Pusat Penelitian Perkembangan Iptek Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Pappiptek LIPI), Siti Meiningsih, pihaknya pesimistis akan ada peningkatan positif persentase budaya iptek Indonesia pada 2007 ini dibandingkan pada 2006 lalu.
Berdasarkan penelitiannya pada 2006 tampak kondisi budaya iptek Indonesia cukup memprihatinkan. Indonesia menempati urutan lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara lain di ASEAN.Meskipun indikator iptek 2007 masih dalam tahap pengolahan data, namun dia memastikan kondisi iptek di dalam negeri belum banyak berubah.Padahal, dengan hasil penelitian tersebut sudah diketahui peta kondisi iptek nasional sehingga diketahui kebijakan dan langkah yang akan diambil guna meningkatkan budaya iptek nasional.
“Pada tahun 2007 ini, iptek di Indonesia masih seperti barang mahal. Karena masih banyak permasalahan seperti dalam hal ekonomi sehingga perhatian untuk iptek masih dianggap belum prioritas. Misalnya dari sisi SDM bidang teknologi masih minim. Padahal, idealnya satu orang per 10.000 penduduk. Kemudian untuk publikasi internasional, dalam bidang matematika kita tidak memiliki satu pun.Padahal,matematika merupakan tulang punggung ilmu pengetahuan,” katanya kepada SINDO.
Meskipun saat ini mulai ada pergerakan yakni dengan maraknya pelaksanaan olimpiade matematika dan bidang ilmu lainnya, Mei bersama tim peneliti LIPI masih menyempurnakan pemakaian parameter indikator pengukur. Pihaknya mengkritik kebijakan iptek nasional yang dianggap masih belum fokus dengan prioritas tertentu. Padahal,seharusnya perlu dilakukan pengkajian potensi yang ada sehingga pengembangannya akan menjadi lebih fokus dan mendalam.
Meskipun, kata dia, secara prioritas memang berdasarkan kebijakan Kementerian Negara Riset dan Teknologi (Ristek) kebijakan iptek nasional dibagi dalam enam bidang fokus penelitian. Namun, penentuan bidang fokus itu dikaji sesuai dengan potensi yang dimiliki Indonesia.
“Seharusnya kita mengetahui peta sumber daya kita unggul di mana, misalnya apakah di bidang bioteknologi atau pertanian sehingga kita bisa fokus akan prioritas di mana. Seperti di China, mereka memobilisasi tenaga SDM supaya betul-betul fokus melakukan penelitian. Supaya tenaga-tenaga lulusan S3 peneliti bisa melakukan penelitian yang betul-betul diwadahi oleh pemerintahnya,”ujarnya.
Dalam melakukan penelitian indikator iptek ini, tim LIPI didukung oleh data-data dari Kementerian Negara Ristek, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Hasil penelitian ini memang bisa menjadi salah satu bahan masukan bagi pemerintah terkait kebijakan iptek, termasuk Departemen Pendidikan Nasional maupun Kementerian Negara Ristek.
Meskipun Mei enggan berkomentar, tampaknya hasil penelitian tentang indikator iptek nasional 2006 memang belum menjadi salah satu pertimbangan instansi terkait dalam mengambil kebijakannya. Artinya ada ‘’garis putus’’ antara hasil penelitian LIPI dan kebijakan yang diambil pemerintah.
Dengan demikian, dikhawatirkan kebijakan pendidikan dan iptek pemerintah dianggap berpeluang tidak sesuai dengan kondisi riil yang ada di masyarakat. Terlebih lagi, dalam hal kebijakan pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri,maka hanya akan memperbesar angka pengangguran.
Sebab, SDM lulusan yang diciptakan tidak hanya tidak terserap pasar kerja,namun juga jauh di bawah kriteria dan kualitas yang diinginkan oleh industri. Dengan demikian, peluang bertambahnya angka pengangguran terdidik menjadi semakin besar. Meski demikian, menurut Mei,memang sulit mewujudkan semua keinginan dan membenahi semua bidang.
Namun paling tidak, minimal pemerintah bisa menciptakan iklim yang kondusif bagi terciptanya paradigma penelitian di dalam negeri. Sehingga beberapa SDM dalam negeri yang memiliki potensi akan lebih memilih tinggal di dalam negeri dan membangun negerinya, ketimbang harus pergi dan pindah ke luar negeri karena menganggap situasi di dalam negeri tidak kondusif.
Meskipun memang diakuinya, masih ada beberapa peneliti yang melakukan tugasnya berdasarkan panggilan jiwanya. “Bahkan jika perlu ada beberapa bidang iptek, SDM kita belum menguasai kita bisa merekrut ahli dari luar negeri untuk transfer ilmu dan teknologi dengan kalangan peneliti dalam negeri sehingga bisa dikembangkan oleh orang kita sendiri,”tandasnya.
Mei menjelaskan,beberapa hasil penelitian indikator iptek 2006, yakni di antaranya mengenai pembiayaan iptek dan litbang.Pada sektor pemerintah menunjukkan tren penurunan cukup tajam. Iptek memang pernah mendapat perhatian yang cukup berarti dalam dekade 1970-an dan 1980-an. Pembiayaan iptek pernah mencapai angka 0,74% dari PDB pada tahun 1971 dan intensitas litbang 0,48% PDB tahun 1972.
Namun,sejak dekade 1990 sampai sekarang, pembiayaan iptek dan litbang oleh pemerintah cenderung terus menurun menuju keadaan terabaikan, dengan intensitas iptek 0,08% PDB dan intensitas litbang sebesar 0,05% PDB pada tahun 2004.
“Secara absolut, belanja litbang di sektor pemerintah baik lembaga litbang departemen dan nondepartemen, namun tidak termasuk perguruan tinggi adalah Rp1,24 trilun atau 0,35% dari total anggaran belanja pemerintah tahun 2004.Ini jauh di bawah Jepang yang mencapai angka 2% dari PDB,”katanya.
Sedangkan iptek di sektor industri manufaktur,kata dia,yakni ditunjukkan oleh dua hasil survei iptek sektor industri tahun 1995 yakni mencakup seluruh industri manufaktur di Indonesia dan tahun 2000 mencakup industri manufaktur di pulau Jawa dan Sumatra. Pada tahun 1994, belanja litbang industri berjumlah Rp244,5 miliar (0,06% PDB) dan belanja industri untuk kegiatan rekayasa produksi mencapai Rp1.742,9 miliar (0,46% PDB).
Selanjutnya, pada tahun 1999 belanja litbang industri berjumlah Rp416,9 miliar (0,04% PDB) dan belanja industri untuk rekayasa produksi mencapai Rp1.144,4 miliar (0,10% PDB). Sementara dari sektor pendidikan, pada tahun 2000,rasio dosen terhadap mahasiswa terdaftar di PTS adalah 9 (satu dosen untuk 9 mahasiswa).
Pada tahun 2005,rasio ini menurun menjadi 17. Di PTN rasio terendah (18) pada tahun 2003 dan rasio tertinggi (12) pada tahun 2001. Dalam kurun yang sama, rasio dosen terhadap mahasiswa terdaftar di PTS cenderung menaik. Rasio ini lebih baik dibanding standar nasional Propenas sebesar 25 untuk ilmu-ilmu eksakta dan 30 untuk noneksakta.
Selain itu, komposisi dosen PTN dan PTS berdasarkan bidang ilmu yakni PTN memiliki dosen yang berlatar belakang ilmu MIPA 10,96% dan teknik 20,30%. Sedangkan pada PTS memiliki jumlah dosen bidang MIPA hanya 2,12% dan untuk ilmu teknik 25,39%. Dalam publikasi jurnal ilmiah, kata dia, ada beberapa bidang penelitian Indonesia tidak memiliki publikasi dalam jurnal ilmiah internasional. Yakni, mathematics, computer science, dan neuroscience & behavior. (abdul malik)
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/ragam/budaya-iptek-indonesia-rendah-3.html